Nasional detik.com,Pesawaran Lampung — Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Saprudin Tanjung, menegaskan dukungan penuh terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap ini disampaikan menyikapi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI baru-baru ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Saprudin Tanjung saat ditemui di Kantor AMP, Kabupaten Pesawaran, Kamis (29/01/2025). Tanjung menilai, posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan undang-undang, sekaligus menjadi fondasi penting dalam menjaga independensi, profesionalitas, dan netralitas Polri.
“Secara yuridis, Polri memang berada di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Posisi ini harus dijaga agar Polri tetap fokus sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan atau kepentingan politik tertentu,” tegas Tanjung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Tanjung, perubahan atau wacana yang mengarah pada pergeseran posisi kelembagaan Polri berpotensi menimbulkan kerancuan komando dan melemahkan fungsi pengawasan, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks.
Tanjung juga menekankan pentingnya peran Polri bagi daerah-daerah seperti Kabupaten Pesawaran. Ia menilai stabilitas keamanan yang terjaga akan berdampak langsung pada rasa aman masyarakat, iklim investasi, serta kelancaran pembangunan daerah.
“Di daerah, masyarakat sangat bergantung pada kehadiran Polri yang profesional dan independen. Ketika rantai komando jelas dan akuntabilitas kuat, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, AMP mengapresiasi keterbukaan Kapolri dalam menyampaikan pandangan institusional Polri di hadapan Komisi III DPR RI sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip demokrasi, transparansi, dan supremasi sipil.
“Menjaga Polri tetap berada di bawah Presiden bukan hanya soal struktur kelembagaan, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional, keutuhan negara, dan demokrasi yang sehat,” pungkas Tanjung
