SURABAYA, Nasionaldetik.com – Ketergantungan pada kucuran dana APBD dan transfer pusat mulai ditinggalkan. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengambil langkah strategis dengan membidik obligasi daerah sebagai skema pembiayaan alternatif demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Langkah tersebut ditegaskan saat Bupati Gatut Sunu menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (5/2/2026), didampingi Pj. Sekda Tulungagung Soeroto, S.Sos., M.M. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan nasional terkait masa depan pembiayaan pembangunan daerah.
Sarasehan yang mengangkat tema “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan dan Instrumen Investasi Publik” tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng.
Dalam forum itu, obligasi daerah dipaparkan sebagai instrumen pasar modal yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh pendanaan langsung dari publik untuk membiayai proyek infrastruktur dan pelayanan publik strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Gatut Sunu menegaskan, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah “menjemput peluang” di tengah keterbatasan fiskal.
“Kami tidak ingin pembangunan Tulungagung berjalan lambat karena keterbatasan anggaran.
Menurutnya Obligasi daerah adalah opsi pembiayaan yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menilai, skema tersebut membuka peluang partisipasi masyarakat sebagai investor pembangunan daerahnya sendiri. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dibiayai negara, tetapi juga melibatkan publik secara langsung.
Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan, Bupati berharap hambatan pendanaan proyek berskala besar dapat dipangkas. Langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemkab Tulungagung menuju pembangunan mandiri dan berdaya saing.
Penulis : Ev
Editor ; Admin
