Nasionaldetik.com,—- 22 Juni 2026
Salam sejahtera bagi kita semua yang masih diberi kesehatan dalam krisis multidimensi yang melanda bangsa. Kepada Presiden RI ke 8 Bapak Prabowo Subianto yang kami hormati. Pemegang kedaulatan tertinggi amanah bangsa dan negara Indonesia yang kami banggakan.
Mengingat situasi sosial, politik dan ekonomi di akar rumput yang semakin bergejolak senyap.
Menimbang kepentingan bangsa dari potensi disintegrasi dalam berbagai bentuk, demi menjaga keutuhan NKRI
Dan membaca situasi ekonomi yang semakin tidak kondusif.
Kami ormas kebhinekaan lintas Agama, Budaya, tradisi yang anti intoleransi, khilafah radikalisme dan terorisme, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menyampaikan surat terbuka sebagai bentuk partisipasi aktif kami kepada bangsa dan negara yang kami cintai ini.
Penolakan program MBG yang terjadi di berbagai daerah oleh elemen masyarakat menjadi indikasi sebuah kebijakan yang tidak berpijak pada keadilan. Pengurangan anggaran pendidikan nasional untuk mendanai proyek MBG berdampak sistemik pada dunia pendidikan.
Ratusan triliun dana pendidikan yang berkurang, berdampak pada guru dan tenaga pengajar. Siswa masih bisa bersekolah, namun tenaga pengajar terbatas karena guru honorer dan PPPK kehilangan alokasi dana.
Para pemangku kebijakan lebih mengutamakan pemberian MBG daripada meningkatkan proses belajar mengajar. Siswa yang kenyang namun tidak mendapatkan pendidikan yang layak ibarat padi di sawah yang diberi pupuk namun tanpa air dan irigasi yang berakibat terganggu pertumbuhannya.
Di tengah kemelut realita dunia pendidikan terdampak MBG, di dalam gedung ber-AC, sekelompok orang sedang berpesta pora menikmati fee proyek BGN. Menghitung insentif dan keuntungan mark-up pengadaan proyek MBG. Dan petinggi BGN menjadi pelaku korupsi uang kami, uang rakyat para pembayar pajak, sumber terbesar yang membiayai APBN.
Keadilan kepada kami telah mereka khianati.
Tidak hanya satu korupsi, namun aparat penegak hukum seolah sedang berlomba mengungkap penjarah uang rakyat. Berita penangkapan korupsi mengepung kami, mereka para pejabat dengan bekal kekuasaan melakukannya seakan menjadi tradisi dan kewajaran yang seakan dinormalisasi.
Mereka tertangkap, namun tidak dengan kerugian dana yang ditimbulkannya. Raib diamankan mereka yang belum tertangkap, seolah menjadi skema kecanggihan korupsi sistemik.
Sementara di meja para pengambil kebijakan ekonomi, gejolak moneter senantiasa dijawab dengan menambah hutang luar negeri. Hutang ribuan triliun menjadikan kami sebagai pembayarnya melalui skema pajak.
Negara yang kaya SDA namun 80 persen sumber APBN berasal dari pajak menjadi tanda tanya besar. Kemana larinya hasil penjualan SDA yang begitu besar namun hanya menyumbang 15 persen devisa negara?
Kami hanya diwarisi kerusakan alam sementara keuntungan masuk ke kantong para Oligarki kapitalis dan birokrasi. Mereka yang sudah kaya semakin kaya di atas penderitaan kami dan bumi Indonesia tercinta yang semakin rusak.
Kami yang hanya bisa berteriak, mengeluh dan sesekali protes. Namun kami harus berhadapan dengan tembok represif aparat keamanan. Mahasiswa yang mewakili kegelisahan kami diadu domba, elemen masyarakat dikotak-kotakkan menjadi kubu mendukung pemerintah dan pengkritik pemerintah.
Narasi tentang negara yang sedang tidak baik-baik saja adalah nyata. Bukan sebuah upaya melawan kekuasaan, namun mengingatkan pada realita yang ada. Kenyataan sesungguhnya yang berada di luar tembok tebal Istana.
Pendidikan, kesehatan dan hak hidup layak adalah amanat konstitusi. Tidak boleh dimanipulasi dengan alasan apapun. Karena dengan itulah kelangsungan hidup bangsa tetap terjaga tiap generasi.
Mereka yang berbisnis dan berdagang demi mengeruk keuntungan besar dilindungi undang-undang. Kami yang terhimpit berusaha berkeluh kesah dihajar aturan melawan kebijakan negara.
Efisiensi hanya berlaku untuk kami, bukan untuk para elite, politikus dan pejabat yang menghamburkan anggaran atas nama biaya operasional. Suara oligarki didengar, suara rakyat ditulikan.
Rakyat jelata dibunuh pelan-pelan oleh sistem yang mamatikan harapan hidup dan masa depannya. Kami yang hanya dianggap hidup hanya untuk makan. Keadilan hanya merata dibagikan pada mereka yang terdekat, bukan kepada kami yang terjauh dan ditinggalkan.
Atas dasar kondisi yang kami rasakan tersebut maka kami dari ormas PNIB yang masih mencintai dan menjadi bagian dari NKRI memohon kepada Presiden Prabowo untuk mengambil langkah dan kebijakan luar biasa demi penyelamatan bangsa, yaitu :
1.Batalkan anggaran BGN untuk MBG yang mengambil dana Pendidikan dan Kesehatan
2.Evaluasi besar-besaran pada kabinet, jauhkan Pemerintahan dari oknum politikus penjilat yang menjerumuskan bangsa ke dalam jurang disintegrasi.
3.Hukum mati koruptor dan kembalikan kerugian uang rakyat yang disembunyikan dimanapun.
4.Memberi kebebasan mahasiswa dan elemen masyarakat lainya untuk menyampaikan gagasan dan kritik sebagai bentuk partisipasi aktif anak bangsa.
5.Berhentilah berbisnis dengan pengusaha kotor, mafia rente dan investor nakal yang merusak lingkungan.
6.Kembalikan hak-hak subsidi warga miskin yang tepat sasaran tanpa intervensi kepentingan kelompok politik tertentu.
7.Kelola SDA dengan kemandirian anak bangsa untuk keadilan dan pemerataan hasilnya, segera amalkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
8.Tidak memberikan ruang sekecil apapun untuk berkembangnya Khilafah dan wahabi yang merupakan bibit Tunas lahirnya Intoleransi, Radikalisme Anarkisme Terorisme.
Surat terbuka ini bukan sebuah bentuk perlawanan kepada kekuasaan pemerintahan, namun sebagai wujud kritik kebijakan yang belum tepat di negara yang menganut asas Demokrasi.
Jika surat terbuka ini dianggap sebagai upaya mendiskreditkan Pemerintahan, maka benar kata mahasiswa, bahwa negara ini sudah dikelola secara otoriter.
Sejarah dunia mencatat, negara yang otoriter akan akan hancur di tangan rakyatnya sendiri. Pemerintahan yang arogan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang tidak tertandingi.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan dengan semangat memperbaiki kondisi bangsa dan menjaga persatuan kesatuan Indonesia yang selalu kami cintai melebihi cinta terhadap nyawa kami sendiri.
Bangsa yang berdaulat harus terus berpikir merdeka. Sedetik berhenti kita sudah kalah dan terjajah.
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, AR Waluyo Wasisi Nugroho (Gus Wal) Tim Redaksi
