Nasionaldetik.com,– 15 Juni 2026 Analisis tajam mengenai tata negara yang disampaikan oleh Margarito Kamis dalam video unggahannya di kanal YouTube Sinkos Indonesia (https://youtu.be/uVv7hEDXNpg) mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan. Dalam paparannya, Margarito menguraikan secara komprehensif bagaimana posisi Presiden saat ini menghadapi tekanan dari kelompok oligarki yang telah terkonsolidasi selama puluhan tahun melalui sistem liberalisme-kapitalisme.
Margarito Kamis menjelaskan bahwa musuh terbesar bangsa saat ini adalah kelompok oligarki yang menguasai tanah secara sembarangan, baik untuk tambang maupun perkebunan sawit. Ia menyoroti fenomena Hak Guna Usaha (HGU) yang dinilai irasional karena durasinya mencapai 190 tahun, yang dinilai mencederai keadilan rakyat. Lebih lanjut, Margarito menekankan bahwa Presiden harus mengambil langkah tegas, tidak ragu-ragu, dan konsisten menggunakan instrumen hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Kepres) untuk menata ulang sektor strategis seperti perbankan, keuangan, dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat yang merupakan hukum tertinggi di negara ini.
Menanggapi analisis mendalam tersebut, Ali Sopyan dari Relawan Pembela Prabowo (RAMBO) menyatakan sependapat sepenuhnya dengan poin-poin yang disampaikan oleh Margarito Kamis. Ali Sopyan menegaskan dukungan penuh RAMBO terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menindak seluruh praktik mafia, baik mafia tanah maupun mafia BBM.
“Kami sependapat dengan apa yang disampaikan Margarito Kamis. Presiden dituntut untuk bertindak tegas bukan berarti menjalankan pemerintahan otoriter, melainkan demi tegaknya kedaulatan hukum di Indonesia. Tidak boleh ada ruang bagi mafia untuk merajalela,” ujar Ali Sopyan di Jakarta.
Ali Sopyan menyoroti secara khusus persoalan mafia tanah yang telah menjadi masalah kronis selama puluhan tahun di hampir seluruh wilayah kabupaten dan provinsi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam setiap sengketa agraria, masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan.
“Permasalahan tanah dari dulu hingga sekarang belum pernah tuntas. Kami mendesak agar pemerintah tidak hanya menindak aktor mafia di lapangan, tetapi juga menindak tegas para pendukung mafia, yakni oknum pejabat daerah di tingkat kabupaten maupun provinsi yang turut memuluskan praktik tersebut. Saatnya pimpinan negara bertindak tegas tanpa pandang bulu,” tutup Ali Sopyan.
Dukungan dari RAMBO ini mencerminkan desakan publik agar pemerintah tetap fokus pada agenda penyelamatan aset negara dan pemenuhan hak-hak rakyat sesuai amanat konstitusi.
Publisher -Red
