Nasionaldetik.com,– 19 Maret 2026 Dugaan praktik penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Kabupaten Sekadau. Kali ini, sorotan publik mengarah ke SPBU 64.795.02 Rawak yang diduga melayani pengisian BBM subsidi tidak sesuai aturan dan berpotensi merugikan masyarakat.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan serta keterangan sejumlah warga, aktivitas pengisian BBM subsidi di SPBU tersebut diduga dilakukan menggunakan jeriken serta kendaraan tertentu dalam jumlah besar dan berulang. Pola ini disinyalir berlangsung secara sistematis dan bukan sekadar kejadian insidental.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam dokumentasi yang beredar, terlihat sebuah mobil pikap melakukan pengisian BBM, sementara sejumlah jeriken telah disiapkan di sekitar dispenser. Praktik tersebut memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
Yang lebih mencengangkan, nama seorang pemilik kendaraan berinisial Akhun turut mencuat. Berdasarkan keterangan warga, yang bersangkutan disebut-sebut pernah menyatakan dirinya “kebal hukum” dan tidak takut aktivitasnya diviralkan.
“Dia bilang silakan saja diviralkan, tidak akan berdampak apa-apa,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pernyataan tersebut memicu keresahan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apalagi, lokasi SPBU yang tidak jauh dari Polsek Rawak justru menimbulkan dugaan adanya pembiaran, bahkan spekulasi kemungkinan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH).
Di sisi lain, informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa SPBU tersebut diketahui dimiliki oleh seseorang bernama Ali, dengan manajer operasional bernama Donna. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak manajemen terkait dugaan yang mencuat.
Lebih jauh, praktik ini menimbulkan dugaan adanya pola kerja sama terselubung antara pihak SPBU dengan para pengantri atau oknum tertentu. Skema ini diduga memungkinkan pengisian BBM subsidi dalam jumlah besar secara berulang, yang kemudian berpotensi diperjualbelikan kembali untuk keuntungan pribadi.
Jika dugaan tersebut benar, maka praktik ini tidak hanya melanggar aturan distribusi, tetapi juga mengindikasikan adanya jaringan yang terorganisir dalam penyalahgunaan BBM subsidi.
Dasar Hukum: Penyalahgunaan BBM Subsidi Bisa Dipidana
Praktik penyalahgunaan BBM subsidi telah diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)
Pasal 55 menyebutkan:
“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.”
Aturan ini menegaskan bahwa segala bentuk penimbunan, penyalahgunaan distribusi, hingga pengisian tidak sesuai peruntukan merupakan tindak pidana serius.
Desakan Publik: Usut Tuntas, Jangan Tebang Pilih
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen SPBU 64.795.02 Rawak belum memberikan pernyataan resmi. Begitu pula aparat terkait yang diharapkan segera turun tangan melakukan penyelidikan.
Masyarakat mendesak:
Pertamina untuk melakukan audit distribusi BBM di SPBU tersebut
Aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terbuka
Pemerintah daerah agar tidak tutup mata terhadap praktik yang merugikan rakyat
“Kalau benar ada pelanggaran, jangan ada yang dilindungi. BBM subsidi itu hak rakyat, bukan untuk dijadikan ladang bisnis oknum,” tegas warga.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum di daerah. Publik kini menunggu, apakah aparat benar-benar bertindak, atau justru membiarkan praktik ini terus berlangsung.
Tim Investigasi Redaksi
