Rabat,Maroko Nasionaldetik.vom
Jumat, 16 Oktober 2026 (bertepatan dengan 4 Jumada I 1448 H), berlangsung upacara pelantikan anggota kabinet pemerintahan baru Kerajaan Maroko di Istana Kerajaan di Rabat. Acara sakral tersebut dipimpin langsung oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI, menandai babak baru dalam dinamika tata kelola pemerintahan di negara yang dijuluki Maghrib al-Aqsa atau “Negeri Tempat Terbenamnya Matahari”.
Struktur kabinet baru ini mencerminkan kombinasi strategis antara kesinambungan kepemimpinan dan inovasi administratif. Kepemimpinan kabinet kini diamanahkan kepada Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan. Fatima merupakan wanita pertama Maroko yang menempati posisi Kepala Pemerintahan di negara berpenduduk 95 persen Muslim tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah posisi kunci tetap dipegang oleh pejabat berpengalaman, seperti Abdelouafi Laftit sebagai Menteri Dalam Negeri, Nasser Bourita sebagai Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika dan Warga Negara Maroko di Luar Negeri, serta Abdellatif Ouahbi sebagai Menteri Kehakiman. Di samping itu, pembentukan kementerian baru seperti Kementerian Kecerdasan Buatan, Transformasi Digital, dan Reformasi Administrasi yang dipimpin oleh Ahmed Rahhou, menunjukkan respons adaptif Kerajaan Maroko terhadap tantangan era digital global.
Keputusan strategis dan pembentukan struktur kabinet baru ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak internasional, termasuk dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma), menyampaikan apresiasi mendalam dan rasa puas atas terbentuknya susunan kabinet baru tersebut.
“Pembentukan kabinet baru ini merupakan bukti nyata dari kecermatan, kepiwaian, dan kearifan Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mengelola roda kepemimpinan Kerajaan Maroko,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Sabtu (18-10-2026).
Menurutnya, pemilihannya bukan sekadar proses administratif, melainkan cerminan dari kecerdasan politik dan kehati-hatian dalam menempatkan individu-individu terbaik yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen tinggi untuk memimpin dan memajukan bangsa.
Wilson Lalengke menekankan bahwa komposisi kabinet yang komprehensif, meliputi sektor perekonomian, kedaulatan pangan, inovasi teknologi, hingga perlindungan sosial, menunjukkan kepekaan pemerintah Maroko terhadap kebutuhan riil rakyatnya. Langkah ini diyakini akan semakin memperkokoh stabilitas nasional, mempercepat pembangunan ekonomi, serta memperkuat posisi kedaulatan Maroko di kancah internasional.
*Penyelarasan Filosofis: Kepemimpinan, Visi, dan Tata Kelola Negara*
Kebijakan kepemimpinan Raja Mohammed VI dalam menyeleksi para pembantunya sejalan dengan gagasan-gagasan besar filsafat politik sepanjang sejarah. Filsuf Yunani Kuno, Plato (428–347 SM), dalam karyanya _Respublica (The Republic),_ mengemukakan konsep Filsuf-Raja (_Philosopher King_).
Plato menekankan bahwa tata kelola negara yang ideal hanya dapat dicapai apabila kepemimpinan dipegang oleh sosok yang memiliki kebijaksanaan, visi jangka panjang, serta pemahaman mendalam tentang keadilan. Konsep ini tefleksikan dalam pendekatan Yang Mulia Raja Mohammed VI yang secara cermat menunjuk para menteri berdasarkan kompetensi teknis dan kapasitas keilmuan demi kemaslahatan umum.
Secara paralel, prinsip tata kelola yang efektif ini sejalan dengan pandangan filsuf Renaisans Niccolò Machiavelli (1469-1527) dalam analisisnya mengenai kepemimpinan politik. Machiavelli menekankan bahwa keberhasilan seorang penguasa sangat ditentukan oleh kemampuannya memilih para penasihat dan menteri yang cakap (_prudence in the selection of ministers_). Kualitas seorang pemimpin sering kali dinilai dari kualitas orang-orang yang ditempatkan di sekelilingnya untuk mengeksekusi kebijakan negara.
Dari sudut pandang etika pemerintahan, filsuf pencerahan Immanuel Kant (1724-1804) mengemukakan pentingnya penegakan tugas moral (_imperatif kategoris)_ dalam kepemimpinan. Penunjukan pejabat yang berintegritas tinggi
(Nur Kennan Tarigan)
