TULUNGAGUNG|”Nasionaldetik.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengambil langkah ekstrem untuk membersihkan dunia pendidikan dari praktik kotor jual beli jabatan. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo secara resmi menyatakan perang terbuka terhadap percaloan jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) yang selama ini kerap meresahkan para guru.
Tak main-main, Pemkab menggandeng Polres Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung guna mengawal ketat seluruh tahapan seleksi Kepsek. Mulai dari administrasi hingga penetapan akhir, semua proses dipastikan berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas mahar.
Bupati Pasang Badan: Calo Mengatasnamakan Saya, Laporkan!
Bupati Gatut menegaskan, tidak ada satu pun pihak yang diberi kewenangan “mengatur” kelulusan atau menjanjikan jabatan dengan imbalan uang.Ia bahkan secara terbuka meminta para guru untuk berani melapor jika menemukan indikasi percaloan.
“Tidak ada jalur belakang, tidak ada titipan. Siapa pun yang mengaku orang dalam atau membawa nama saya lalu meminta uang, itu penipuan. Laporkan, akan kami tindak tegas,” ujar Gatut kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, praktik percaloan bukan hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan kualitas kepemimpinan sekolah dan masa depan pendidikan daerah.
Ratusan Kursi Kepsek Kosong, Tapi Seleksi Tetap Ketat.
Di tengah sikap tegas tersebut, Pemkab dihadapkan pada kebutuhan mendesak. Sebanyak 127 jabatan Kepala Sekolah saat ini kosong, dan akan bertambah setelah 12 Kepsek memasuki masa pensiun pada Februari 2026.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Sukowinarno, mengakui proses pengisian jabatan tidak bisa dilakukan secara instan. Hingga kini, baru 17 guru yang dinyatakan memenuhi syarat karena telah lulus diklat dan mengantongi sertifikat sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
“Kami tidak ingin cepat tapi salah. Semua tahapan kami lakukan sesuai regulasi, tanpa pungutan apa pun,” tegas Sukowinarno.
Pemkab menargetkan pengisian jabatan Kepsek dapat dirampungkan pada Maret 2026, dengan catatan seluruh kandidat lolos murni berdasarkan kompetensi dan integritas.
Babak Baru Pendidikan Tulungagung.
Deklarasi perang terhadap percaloan ini dinilai sebagai sinyal kuat reformasi birokrasi pendidikan di Tulungagung. Dengan menutup rapat celah permainan oknum, Pemkab berharap lahir Kepala Sekolah yang benar-benar profesional, berkapasitas, dan mampu membawa sekolah ke arah yang lebih baik.
Tak ingin dunia pendidikan tercoreng kepentingan gelap, Pemkab Tulungagung mengajak guru, orang tua, dan masyarakat turun langsung mengawasi proses seleksi. Pemerintah daerah menegaskan komitmen membersihkan pendidikan dari praktik kotor sejak awal.
“Pendidikan harus bersih sejak hulunya. Tidak ada toleransi untuk penyimpangan,” tegas Bupati Gatut Sunu Wibowo
Reporter : Ev
Editor : Admin







































