BATANG HARI – Menanggapi pemberitaan media online ArusDaerah.com berjudul “Didampingi Saksi Romi, Halik Tantang Pelapor: Apa yang Diketahui Yernawita di Rumah Saya Tanggal 18 Desember?”, Yernawita, S.H., akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan dokumen resmi berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan atas nama Ir. Sugito Indarto di Polres Batang Hari.
Yernawita menegaskan bahwa persoalan hukum yang sedang berjalan tidak boleh digiring hanya pada perdebatan mengenai kehadiran seseorang dalam pemanggilan penyidik. Menurutnya, substansi laporan, bukti-bukti, serta pihak yang merasa dirugikan juga harus menjadi perhatian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan hanya sibuk mempertanyakan apa yang saya ketahui pada tanggal 18 Desember. Saya justru meminta agar seluruh persoalan dibuka secara terang benderang. Ada dokumen pengaduan dari Pak Ir. Sugito Indarto yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai hukum,” tegas Yernawita.
TUNJUKKAN BUKTI PENGADUAN IR. SUGITO INDARTO
Dalam dokumen yang diperlihatkan kepada media, tercantum Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, Resor Batang Hari, tertanggal 5 November 2026.
Pengaduan tersebut diterima oleh petugas piket Satreskrim Polres Batang Hari, Briptu Yudhistira Hady Prayoga.
Dalam surat tersebut, Ir. Sugito Indarto, seorang pensiunan berusia 73 tahun, melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 492 dan Pasal 486 KUHP, dengan terlapor Halik.
Berdasarkan kronologi yang tertulis dalam dokumen pengaduan, Sugito menerangkan bahwa persoalan bermula sekitar tahun 2024 ketika dirinya mendatangi rumah Halik.
Dalam keterangannya, Sugito menyebut Halik pernah mengajaknya melakukan perundingan dengan para petani yang menguasai lahan pelepasan PT BBB di rumah Kepala Desa Tapah Sari.
Menurut isi pengaduan tersebut, dalam pertemuan itu disepakati bahwa lahan harus memiliki sertifikat terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya dilakukan.
Sugito juga menerangkan adanya pembicaraan mengenai biaya pengurusan sertifikat dan nilai lahan. Dalam dokumen tersebut disebutkan angka Rp25 juta per hektare yang diminta Sugito, sementara Halik disebut menyampaikan bahwa kemampuan petani hanya Rp20 juta per hektare.
Lebih lanjut, Sugito mengadukan bahwa setelah pengurusan sertifikat dan pelepasan lahan dilakukan, lahan tersebut kemudian dikuasai Halik. Namun, menurut pengaduan Sugito, pembayaran hasil penjualan lahan yang menjadi haknya belum diterima hingga pengaduan dibuat.
Atas kejadian tersebut, Sugito meminta agar persoalan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
YERNAWITA: JANGAN CAMPURADUKKAN PERKARA
Yernawita menjelaskan bahwa dirinya mendampingi dan memperjuangkan kepentingan pihak yang merasa dirugikan berdasarkan kuasa serta dokumen yang dimiliki.
Ia meminta masyarakat memahami bahwa terdapat laporan dan pengaduan yang berbeda, sehingga penanganannya harus dilihat berdasarkan nomor registrasi, pelapor, objek persoalan, serta kronologi masing-masing.
“Kalau memang Halik merasa memiliki bukti dan mempunyai keterangan yang benar, silakan sampaikan semuanya kepada penyidik. Begitu juga kami, memiliki dokumen dan keterangan dari pihak yang kami dampingi. Jangan sampai persoalan substansi laporan justru dialihkan menjadi polemik pribadi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta aparat penegak hukum untuk memihak kepada siapa pun. Yang diminta adalah pemeriksaan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
MINTA PENYIDIK PERIKSA SELURUH PIHAK
Lebih lanjut, Yernawita meminta Satreskrim Polres Batang Hari dan Polsek Maro Sebo Ulu mendalami seluruh dokumen, termasuk bukti kepemilikan lahan, proses penerbitan sertifikat, kesepakatan transaksi, serta aliran pembayaran yang dipersoalkan dalam pengaduan Ir. Sugito Indarto.
Menurutnya, seluruh pihak yang mengetahui proses tersebut perlu diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan agar tidak ada fakta yang terlewatkan.
“Pak Sugito sudah berusia 73 tahun. Beliau mengadukan persoalan yang menurut keterangannya telah merugikan dirinya. Kami berharap pengaduan tersebut tidak berhenti sebatas penerimaan surat, tetapi ditindaklanjuti melalui proses hukum yang jelas,” tambahnya.
Yernawita juga mengingatkan bahwa surat tanda bukti penerimaan pengaduan merupakan bukti bahwa pengaduan telah diterima kepolisian, bukan putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Karena itu, pembuktian tetap menjadi kewenangan penyidik dan pengadilan.
RUANG HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Yernawita berharap media massa tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, serta kode etik jurnalistik dalam memberitakan persoalan yang menyangkut nama baik seseorang.
Ia menyatakan siap memberikan keterangan dan menunjukkan dokumen pendukung kepada aparat penegak hukum sesuai kebutuhan pemeriksaan.
“Silakan uji semua keterangan dan bukti yang ada. Kami tidak takut jika persoalan ini dibuka secara terang benderang. Yang terpenting, jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak utuh. Kami memperjuangkan hak orang yang merasa dirugikan dan meminta kepastian hukum,” tutup Yernawita, S.H.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Halik masih memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas isi pengaduan Ir. Sugito Indarto tersebut.
DIGDAYANEWS.MY.ID akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pemberitaan yang berimbang.
