NASIONALDETIK.COM — 20 September 2026 Praktik kejahatan pertanahan dan dugaan kongkalikong mafia tanah kembali mencoreng penegakan hukum di Jawa Timur. Lahan aset waris seluas 14.250 m² yang terletak di Dusun Doro, Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, mendadak dikuasai fisik dan dijual secara ilegal kepada pihak pengembang perumahan dengan nilai transaksi fantastis mencapai Rp3,5 miliar hingga Rp5 miliar.
Penyerobotan ini diduga kuat melibatkan manipulasi data oleh oknum aparatur desa zaman dulu bersama oknum perantara, padahal status lahan tersebut masih dalam proses hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi skandal tersebut, Pemimpin Redaksi Nasionaldetik.com, Ir. Edi Supriadi, menyuarakan desakan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Jawa Timur dan Polres Jombang, untuk segera mengambil tindakan tegas tanpa kompromi.
Dugaan praktik perampasan hak milik atas tanah, manipulasi warkah/buku kretek desa, dan transaksi jual-beli ilegal atas lahan waris seluas 14.250 m² (Petok C / Kerawangan Desa No. 225 Persil 43).
Lahan dialihfungsikan menjadi proyek perumahan oleh pengembangan PT Wahana Indo Land tanpa ada wewenang, izin, maupun tanda tangan persetujuan dari ahli waris sah.
Korban / Ahli Waris Sah: Hj. Siti Khusnul Izaroh (istri almarhum P. Agus / Djawahir) bersama anak-anaknya.
Penyuara Keadilan: Ir. Edi Supriadi (Pemred Nasionaldetik.com).
Terduga Pelaku / Oknum Terlibat: Oknum perantara transaksi, oknum mantan Kepala Desa/Lurah setempat, serta pihak pengembang (PT Wahana Indo Land).
Dusun Doro, Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
15 Oktober 1976: Riwayat awal perolehan tanah yasan dibeli sah oleh almarhum Djawahir / P. Agus.
19 Februari 2021: Pengembang mengajukan perizinan NIB, SPPL, dan Izin Lokasi di atas lahan bermasalah.
4 Juni 2026: Memori Peninjauan Kembali (PK) resmi terdaftar di PN Jombang (Nomor Perkara: 1/Pdt.PK/2026/PN Jbg jo 3530 K/Pdt/2023) dan saat ini sedang berproses di Mahkamah Agung.
Transaksi pelepasan hak tanah batal demi hukum karena dilakukan tanpa pelibatan serta persetujuan Hj. Siti Khusnul Izaroh sebagai istri sah pemilik asal. Selain itu, diduga kuat terjadi manipulasi data pertanahan (penerbitan sertifikat tanpa warkah yang sah) oleh oknum aparatur desa. Penguasaan fisik serta pengurukan lapangan oleh pengembang juga tergolong tindakan main hakim sendiri (eigendumping) karena belum ada penetapan maupun konstatering/eksekusi resmi dari pengadilan.
Oknum mafia tanah diduga berkongkalikong dengan oknum mantan pemerintahan desa untuk mengubah data pertanahan desa hingga memuluskan penerbitan sertifikat tanpa warkah autentik.
Selanjutnya, tanah dijual kepada pengembang dengan alur transaksi miliaran rupiah, di mana salah satu oknum telah menerima pembayaran awal sebesar Rp3,5 miliar. Atas dasar transaksi bodong tersebut, pengembang mengurus perizinan (NIB/Izin Lokasi) dan langsung menguasai lahan secara fisik, mengabaikan fakta bahwa upaya hukum PK masih berjalan di Mahkamah Agung.
Pernyataan Tegas Pemred Nasionaldetik.com
Pemred Nasionaldetik.com, Ir. Edi Supriadi, mengecam keras aksi perampasan hak rakyat kecil ini dan meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam melihat permainan mafia tanah di Jombang.
“Ini adalah tindakan main hakim sendiri dan bentuk kejahatan pertanahan yang sangat telanjang! Bagaimana mungkin tanah warisan yang tidak pernah dijual oleh sang istri dan anak-anaknya tiba-tiba berpindah tangan dan diperjualbelikan hingga miliaran rupiah? Lebih parah lagi, saat ini perkara masih berjalan di tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, belum ada kepastian eksekusi, tetapi lapangan sudah dikuasai dan digarap secara sepihak,” tegas Ir. Edi Supriadi.
Ia juga melayangkan desakan terbuka kepada Kapolda Jatim, Kapolres Jombang, serta Kejaksaan agar segera mengusut tuntas aliran dana dan warkah palsu yang digunakan.
“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak cepat dan responsif! Tangkap oknum-oknum bajingan mafia tanah yang mengantongi uang hasil penyerobotan hak tanah keluarga ini. Periksa oknum mantan Kades, perantara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan warkah palsu maupun transaksi bodong ini. Jangan biarkan hak rakyat kecil dirampas oleh permainan uang dan kekuasaan!” pungkasnya.
Redaksi Nasionaldetik.com
