Nasionaldetik.com, 13 November 2026. – Para kontraktor pelaksana proyek rehabilitasi ruang kelas TK, SD, dan SMP yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi kini menjerit. Pekerjaan mereka sudah selesai 100 persen, tapi uang muka belum juga cair.
Dari total 12 paket pekerjaan, seluruhnya dikabarkan sudah selesai dikerjakan. Namun ironisnya, hingga Kamis, 12 November 2026, para kontraktor mengaku belum menerima pencairan termin, bahkan 9 dari 12 perusahaan mengaku uang mukanya pun belum cair.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Uang muka saja belum juga dicairkan, padahal seharusnya sudah cair. Apalagi pekerjaan kami sudah selesai 100 persen,” ujar salah satu kontraktor kepada Nasionaldetikcom, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, dari 12 paket tersebut, baru 3 perusahaan yang sudah mendapatkan pencairan uang muka. Sisanya, 9 perusahaan lainnya belum menerima uang muka sama sekali, padahal pekerjaan sudah selesai dikerjakan.
“Kami sudah mengajukan permohonan uang muka lengkap dengan Jaminan Uang Muka sesuai aturan. Namun, pencairan tak kunjung dilakukan dengan berbagai alasan,” kata salah satu penyedia lainnya.
“Sudah lengkap semua. Mereka yang tidak mau mencairkan dengan berbagai alasan,” tambahnya.
Padahal, dalam kontrak, setiap perusahaan yang mendapatkan proyek tersebut berhak mengajukan uang muka. Hak itu yang kini dipertanyakan para penyedia, karena pekerjaan sudah mereka talangi dengan dana pribadi hingga selesai 100 persen.
“Dari 12 perusahaan, berapa yang sudah mengajukan lengkap dengan jaminannya, tapi belum juga dicairkan? Itu yang harus dijawab Dinas,” tegas kontraktor lainnya.
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, persoalan ini bukan hanya soal uang, tapi soal administrasi di Dinas Pendidikan Merangin.
Menurut salah satu kontraktor, pencairan tersendat karena Nota Dinas belum ditandatangani oleh Kepala Dinas (Kadis).
“Informasi yang saya dapat, Nota Dinas belum diteken oleh Kadis. Kadis tidak mau neken, katanya terlalu banyak yang harus diteken,” ujarnya.
Sementara versi Sekretaris Dinas (Sekdin) justru menyebut, pencairan harus pakai Nota Dinas. Hal itu berbeda dengan pola di Dinas PU yang disebut memakai Nota Dinas dari PA dan KPA.
Persoalan Nota Dinas inilah yang disebut menjadi biang macetnya pencairan 12 paket tersebut.
Saat dikonfirmasi via telepon pada Kamis, 12 November 2026, pukul 13.07 WIB, Sekretaris Dinas Pendidikan Merangin, Masyhur Effendi, S.T., tidak memberikan jawaban panjang.
“Cubo tanyo dengan Kabid, sekarang posisi sayo di Jambi,” ujar Masyhur Effendi, singkat.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sapras) Dinas Pendidikan, Dr. Zuhdi Mizan, S.T., saat dikonfirmasi Nasionaldetikcom pada pukul 13.18 WIB, mengatakan tidak ada kriteria khusus bagi perusahaan yang mendapatkan uang muka.
“Tidak ada kriteria, tidak ada kriteria bagi yang dapat uang muka,” ujar Zuhdi.
Zuhdi menjelaskan, saat itu ketersediaan uang dari pusat hanya cukup untuk 3 perusahaan. Kebetulan yang mengajukan hanya 3 perusahaan itu, jadi tidak ada kriterianya.
Namun, saat ditanya apakah 12 perusahaan tersebut sudah mengajukan permohonan uang muka lengkap dengan Jaminan Uang Muka, Zuhdi menjawab, “Yo lah, semua mengajukan itu.”
Terkait macetnya pencairan pekerjaan yang sudah selesai 100 persen, Zuhdi menegaskan pihaknya tidak ada masalah.
“Kami di Sapras tidak ada masalah. Tinggal nunggu pejabat itu be yang neken. Maklum lah, pejabat itu sibuk, kadang keluar,” ujar Zuhdi.
Saat ditanya siapa pejabat yang dimaksud, apakah Sekretaris Dinas atau Kepala Dinas, Zuhdi pun menjawab singkat, “Yo lah.”
Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan baru. Jika uang muka hanya diberikan karena ketersediaan uang, lalu bagaimana nasib 9 perusahaan lainnya yang pekerjaannya sudah selesai 100 persen tapi belum dibayar sama sekali?
Para kontraktor kini hanya berharap Dinas Pendidikan Merangin segera menyelesaikan persoalan administrasi SPM dan Nota Dinas tersebut, agar hak mereka segera dibayarkan. Karena mereka sudah bekerja sesuai kontrak, tapi haknya belum diterima.
Hingga berita ini diterbitkan, Nasionaldetikcom masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Dr. Misrinadi, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, melalui pesan WhatsApp dan telepon, namun belum mendapatkan jawaban.
Reporter: Gondo Irawan
