SERANG – NasionalDetik.Com – Keberadaan lapak buah-buahan di kawasan Jalan Blok M, Pasar Rau, Kota Serang, menuai penolakan dari sejumlah warga. Bangunan yang diduga berdiri di atas jalur pipa gas milik PT Pertamina serta area yang disebut-sebut merupakan sempadan jalan tersebut kini menjadi sorotan serius masyarakat.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut aktivitas perdagangan. Lebih jauh, warga mempertanyakan legalitas pemanfaatan lahan, aspek keselamatan jaringan pipa gas, terganggunya aktivitas bongkar muat angkutan, hingga kepastian pengawasan dari instansi Pemerintah Kota Serang.
Berdasarkan informasi dan keterangan warga, di sepanjang jalur pipa gas telah terpasang papan imbauan yang memuat larangan berjualan, mendirikan bangunan, membuang sampah, maupun membakar sampah. Namun, keberadaan lapak buah tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dan pemanfaatan ruang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang warga Blok M berinisial H.E mengaku keberatan dengan keberadaan lapak yang berdiri tepat di depan rumahnya.
Menurut H.E, lokasi tersebut sebelumnya merupakan area yang telah dirawat dan dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Namun, tanpa adanya komunikasi maupun permisi terlebih dahulu, lokasi tersebut kemudian digunakan untuk mendirikan lapak buah-buahan.
“Tempat itu sebelumnya sudah kami rawat. Tiba-tiba didirikan lapak tanpa permisi. Ketika kami mengingatkan, respons yang kami terima justru tidak menyenangkan. Kami sangat keberatan karena mengganggu kenyamanan lingkungan,” ungkap H.E, Senin (9/11/2026).
H.E juga menyayangkan tidak hadirnya pihak yang disebut warga sebagai pengelola lapak berinisial H.HR ketika upaya mediasi bersama warga dan sejumlah sopir angkutan hendak dilakukan.
Warga berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui dialog terbuka, bukan dengan sikap saling mempertahankan kepentingan.
SOPIR ANGKUTAN IKUT BERSUARA: AKTIVITAS BONGKAR MUAT TERGANGGU
Keluhan serupa datang dari salah seorang sopir angkutan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan lapak tersebut dinilai mempersempit ruang gerak kendaraan, mengganggu aktivitas bongkar muat, serta menghilangkan sebagian area yang selama ini digunakan sopir untuk beristirahat ketika menunggu proses pengangkutan barang.
“Kami berharap pemerintah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak justru mengorbankan kepentingan banyak orang. Kami meminta lapak-lapak yang bermasalah ditertibkan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan,” ujarnya.
BUKAN SEKADAR IZIN BERDAGANG, KESELAMATAN PIPA GAS JUGA HARUS DIPERIKSA!
Ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan tidak boleh diabaikan: dugaan penggunaan lahan di atas jalur pipa gas.
Jaringan pipa gas merupakan infrastruktur energi yang membutuhkan perlindungan dan pengamanan. Karena itu, keberadaan bangunan atau aktivitas usaha di atas maupun di sekitar jalur pipa harus diperiksa berdasarkan ketentuan teknis, status lahan, dan standar keselamatan yang berlaku.
Pemeriksaan harus memastikan apakah lokasi lapak benar-benar berada di atas jalur pipa, apakah terdapat persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, serta apakah keberadaan bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan keselamatan jaringan gas.
Jangan sampai persoalan baru ditangani setelah terjadi insiden yang membahayakan masyarakat.
DASAR HUKUM YANG PERLU MENJADI PERHATIAN
Persoalan ini perlu ditelaah berdasarkan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
Pasal 29 mengatur larangan penggunaan Ruang Milik Jalan (Rumija), fasilitas umum, dan fasilitas sosial tidak sesuai peruntukannya.
Secara khusus:
– Pasal 29 huruf a melarang penggunaan ruang milik jalan selain untuk peruntukan jalan umum.
– Pasal 29 huruf d melarang kegiatan berdagang di trotoar, jalan, badan jalan, dan taman jalur hijau yang bukan peruntukannya.
– Pasal 29 huruf f mengatur larangan tindakan terhadap tanda peringatan dan jaringan utilitas, termasuk pipa gas.
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar untuk memeriksa apakah lokasi lapak menggunakan ruang yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan.
2. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Peraturan ini menjadi landasan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kota Serang.
3. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 63 Tahun 2023.
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan Perda Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020. Pemerintah daerah memiliki instrumen pelaksanaan untuk melakukan pengawasan dan penertiban sesuai kewenangannya.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009.
Ketentuan di bidang migas menjadi landasan penting dalam memastikan kegiatan usaha dan infrastruktur minyak dan gas bumi memenuhi persyaratan keselamatan serta ketentuan teknis yang berlaku.
PEMKOT SERANG JANGAN TUTUP MATA!
Atas persoalan tersebut, warga meminta Pemerintah Kota Serang melalui Satpol PP, Dinas PUPR, DPMPTSP, serta instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan.
Ada sejumlah hal yang perlu dijawab secara terbuka:
1. Apakah lapak buah-buahan tersebut memiliki perizinan usaha dan persetujuan bangunan sesuai ketentuan?
2. Siapa pemilik atau pihak yang memiliki hak atas lahan yang digunakan?
3. Apakah benar lokasi lapak berada di atas jalur pipa gas milik Pertamina?
4. Apakah terdapat persetujuan tertulis dari pengelola jaringan pipa gas untuk pemanfaatan lokasi tersebut?
5. Apakah pendirian lapak telah memenuhi ketentuan keselamatan jaringan gas?
6. Apakah penggunaan lokasi tersebut mengganggu fungsi jalan dan aktivitas bongkar muat angkutan?
Pemeriksaan juga perlu melibatkan pihak pengelola jaringan pipa gas agar status jalur, batas pengamanan, dan ketentuan pemanfaatan lahannya dapat dipastikan secara teknis.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil tindakan administratif dan penertiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
PUBLIK MENUNGGU TINDAKAN, BUKAN SEKADAR IMBAUAN!
Persoalan lapak buah di Blok M Pasar Rau kini menjadi ujian bagi konsistensi penegakan aturan di Kota Serang.
Jangan sampai papan larangan hanya menjadi pajangan, sementara aktivitas yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan tetap berlangsung tanpa pemeriksaan yang transparan.
Hak masyarakat atas lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman harus dilindungi. Pada saat yang sama, kegiatan ekonomi masyarakat juga harus mendapatkan ruang sepanjang memenuhi ketentuan hukum.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang disebut sebagai pengelola lapak berinisial H.HR, PT Pertamina atau pengelola jaringan pipa gas, serta Pemerintah Kota Serang.
Sebab, persoalan ini bukan tentang siapa yang paling berkuasa atas lokasi tersebut, melainkan tentang kepastian hukum, keselamatan infrastruktur energi, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
HUKUM HARUS HADIR, KESELAMATAN TIDAK BOLEH DITAWAR, DAN KEPENTINGAN PUBLIK TIDAK BOLEH DIKALAHKAN OLEH KEPENTINGAN SEPIHAK.
(Pran’s)
