KARO, Nasionaldetik.com
– Kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karo yang baru kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan masyarakat akan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, anggaran pembangunan rumah sakit tersebut justru menjadi tanda tanya setelah alokasi dana tahun 2026 disebut hanya berkisar Rp4 miliar, jauh dari kebutuhan untuk menuntaskan pembangunan yang telah berlangsung selama beberapa tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Karo. Terlebih, Kabupaten Karo pada 2026 menerima Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp23,4 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan informasi pengadaan yang telah dipublikasikan, pekerjaan lanjutan pembangunan instalasi rawat jalan dan ruang rekam medis RSUD Kabupaten Karo pada 2026 memiliki nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp1,53 miliar. Sementara itu, paket lanjutan finishing bangunan rawat inap memiliki nilai lebih dari Rp4 miliar dan kembali menjalani proses tender ulang setelah peserta sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Dua paket pekerjaan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan RSUD masih membutuhkan penanganan lanjutan, baik dari sisi penyelesaian konstruksi maupun proses pengadaan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Karo, Abel Tarwai Tarigan, menyampaikan bahwa masih terdapat tambahan dana sebesar Rp8,5 miliar yang berasal dari pengembalian dana transfer daerah.
Namun, informasi terbaru mengenai alokasi dan paket pekerjaan pembangunan RSUD tahun ini justru menunjukkan nilai yang jauh lebih terbatas, dengan anggaran finishing rawat inap lebih dari Rp4 miliar dan pekerjaan lanjutan instalasi rawat jalan serta ruang rekam medis sekitar Rp1,53 miliar.
Perbedaan informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Apakah dana Rp8,5 miliar yang sebelumnya disebutkan merupakan tambahan anggaran yang telah ditetapkan, atau dana yang masih direncanakan?
Sorotan berikutnya tertuju pada Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp23,4 miliar yang diterima Kabupaten Karo pada 2026.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari total Rp325 miliar BKP yang telah berkontrak dengan 30 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa pemberian bantuan dilakukan berdasarkan proposal pemerintah daerah yang melalui proses verifikasi. Program yang didukung antara lain berkaitan dengan pembangunan, peningkatan, dan rekonstruksi jalan.
Kendati demikian, besarnya bantuan yang diterima Kabupaten Karo memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah secara keseluruhan. Ketika pembangunan RSUD yang baru masih memerlukan penyelesaian, mengapa kebutuhan rumah sakit tersebut belum terlihat menjadi perhatian utama dalam penjelasan publik mengenai pemanfaatan dukungan keuangan daerah?
Dalam persoalan ini, Bappeda Kabupaten Karo perlu memberikan penjelasan mengenai perencanaan dan prioritas pembangunan RSUD, termasuk status dana tambahan Rp8,5 miliar yang sebelumnya disampaikan.
Hingga berita ini disusun, konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai status dana tambahan Rp8,5 miliar, rincian anggaran pembangunan RSUD tahun 2026, serta kemungkinan dukungan BKP untuk percepatan penyelesaian rumah sakit tersebut masih dalam proses untuk konfirmasi langsung pada Kepala Bappedalitbang Karo, Abel Tarwai Tarigan.
(Nur Kennan Tarigan)
