Oleh : Santi Nurmayanti
Nasionaldetik.com — 8 Juli 2026
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berdiri sebagai wadah persaudaraan strategis yang menghimpun 98 pemerintah kota di seluruh penjuru nusantara. Tujuan utamanya jelas: memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, menjadi ruang berbagi inovasi tata kelola antar kota, serta menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun pertanyaan mendasar selalu muncul setiap kali kegiatan besarnya usai: seberapa jauh hasil kesepakatan benar-benar turun ke lapangan, atau sekadar menjadi seremonial yang menghabiskan anggaran negara dan daerah?
Pertanyaan ini kembali mengemuka pasca pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 APEKSI yang digelar di Medan pada Juli 2026. Dalam forum tersebut, para pemimpin kota menyepakati 10 rekomendasi strategis, salah satunya adalah dorongan kuat agar pemerintah daerah dilibatkan secara utuh dalam pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis. Rekomendasi ini tampak ideal, mengingat pemda paling paham kondisi riil kebutuhan warganya, ketersediaan pangan lokal, serta jangkauan fasilitas pelayanan di wilayah masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun di balik deretan kesepakatan yang tampak meyakinkan, realisasi di lapangan masih menghadapi serangkaian kendala pelik.
Kendala Nyata di Lapangan
Pertama, masih adanya jurang pemisah antara kebijakan pusat dan kewenangan daerah. Banyak program strategis yang pendanaannya dikuasai pemerintah pusat, sehingga pemerintah kota seringkali hanya menjadi “pelaksana perintah” tanpa memiliki ruang menyesuaikan program dengan karakteristik lokal. Padahal, satu ukuran belum tentu cocok untuk semua kota—kondisi demografi, kemampuan ekonomi, dan ketersediaan sumber daya di kota besar tentu berbeda dengan kota penyangga atau kota berkembang.
Kedua, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pelibatan pemda dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis membutuhkan alokasi biaya operasional, tenaga pengawas, serta sistem pemantauan yang memadai. Jika tidak disertai dukungan pendanaan berkelanjutan dan pelimpahan wewenang yang jelas, rekomendasi tersebut hanya akan menjadi janji manis yang sulit ditepati.
Ketiga, lemahnya sistem pemantauan tindak lanjut. Seringkali rekomendasi hasil rakernas hanya tertampung dalam dokumen laporan, tanpa ada jadwal waktu yang pasti, penanggung jawab yang jelas, maupun indikator keberhasilan yang terukur. Akibatnya, kesepakatan tahun ini bisa saja terlupakan begitu kegiatan selesai dan perhatian publik beralih ke isu lain.
Bahaya Sekadar Seremoni
Kekhawatiran terbesar masyarakat adalah APEKSI hanya berubah menjadi ajang pertemuan rutin yang menghabiskan anggaran perjalanan dinas, akomodasi, dan perlengkapan acara, tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Jika rekomendasi yang dihasilkan berulang-ulang namun tidak pernah terwujud, maka kepercayaan publik terhadap kemampuan pemimpin daerah dan efektivitas wadah ini akan semakin terkikis. Uang yang dikeluarkan seharusnya menjadi investasi untuk perubahan, bukan biaya untuk pertemuan yang berulang tanpa hasil.
Harapan dan Langkah ke Depan
APEKSI memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung kemajuan otonomi daerah. Agar tidak sekadar seremoni, diperlukan langkah nyata:
1. Komitmen bersama antara pemerintah pusat dan seluruh anggota APEKSI untuk menindaklanjuti rekomendasi dengan aturan hukum yang jelas.
2. Pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional, sehingga pemda tidak hanya menerima instruksi tetapi juga berpartisipasi merancang pelaksanaan program.
3. Sistem evaluasi terbuka yang dapat diakses publik, sehingga setiap kemajuan maupun hambatan bisa dipantau bersama.
4. Pemanfaatan inovasi antar kota, sehingga keberhasilan satu kota dapat diadopsi dan disesuaikan oleh kota lainnya dengan biaya yang lebih efisien.
Kepada seluruh pihak yang terlibat, Rakernas ke-18 APEKSI bukanlah titik akhir, melainkan awal dari perjuangan mewujudkan kesepakatan menjadi kenyataan. Masyarakat tidak menunggu pidato yang indah, melainkan merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang diambil.
Mari kita pastikan APEKSI menjadi wadah yang melahirkan solusi nyata, bukan sekadar panggung seremonial yang menghabiskan anggaran tanpa hasil.
Redaksi Media Nasional Detik Com
Membangun Kesadaran, Menyuarakan Kebenaran
Reporter : Santi
