Nasionaldetik.com,– 07 Juli 2026 Ketua DPW Jawa Timur LSM Pedang Keadilan Perjuangan (PKP), Ir. Edi Supriadi, secara resmi mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terstruktur dalam pelaksanaan proyek irigasi di wilayah Malang. Investigasi yang dilakukan oleh tim LSM PKP menemukan indikasi kuat adanya pemerasan terhadap kelompok tani (Poktan) yang diduga dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai “kaki tangan” anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang dikantongi tim investigasi, terlihat adanya instruksi mendesak untuk melakukan transfer sejumlah uang dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah ke rekening atas nama Agus Hariyanto, ST. Dalam percakapan tersebut, oknum tersebut menekan agar dana tersebut segera dikirimkan dengan dalih instruksi dari pihak aspirator/dewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami telah mencoba mengonfirmasi temuan ini kepada saudara Agus, namun yang bersangkutan tidak memberikan respons sama sekali meskipun pesan telah terbaca. Sikap bungkam ini justru semakin menguatkan dugaan keterlibatan mereka dalam praktik culas ini,” tegas Ir. Edi Supriadi.
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok biaya operasional (BOP) pada proyek irigasi.
Oknum berinisial Agus (yang diduga sebagai kaki tangan anggota dewan) sebagai terlapor, dan LSM PKP Jatim sebagai pelapor.
Wilayah Malang, Jawa Timur.
Temuan ini mencuat pada awal Juli 2026, berdasarkan bukti transfer tertanggal 2 Juli 2026.
Diduga terdapat tekanan sistematis terhadap kelompok tani untuk menyetorkan dana di luar ketentuan resmi.
Menggunakan kedok instruksi “aspirator/dewan” untuk menekan bendahara desa/kelompok tani agar mentransfer uang ke rekening pribadi.
Menanggapi kejanggalan ini, LSM PKP Jatim menyatakan tidak akan tinggal diam. “Kami sedang mempersiapkan seluruh bukti administratif dan dokumen pendukung untuk segera melaporkan kasus ini secara resmi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kami menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas siapa aktor intelektual di balik oknum ini yang berani mempermainkan uang rakyat,” pungkas Edi Supriadi.
Tim Redaksi
