LABURA – Nasionaldetik.com |
Sebuah pemandangan pilu sekaligus mengoyak hati tersaji tepat di depan Kantor Desa Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Lambang supremasi dan kehormatan negara, Bendera Merah Putih, ditemukan berkibar dalam kondisi usang, kusam, dan robek parah tanpa ada rasa empati maupun kepedulian dari aparatur pemerintah desa setempat.
Pemandangan ironis ini diabadikan langsung oleh Tim Awak Media Nasionaldetik.com pada Kamis, 4 Juni 2026. Sang Saka Merah Putih—yang dahulunya diperjuangkan dengan tetesan darah dan nyawa melalui prinsip “Merdeka atau Mati”—kini dibiarkan telantar dan rusak di tiang tertinggi pusat pemerintahan desa.
Penemuan ini bermula saat Tim Media menyambangi Kantor Desa Kampung Yaman dengan maksud melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait pengelolaan Dana Desa (DD). Namun sangat disayangkan, Kepala Desa sedang tidak berada di tempat.
Pemandangan ironis ini diabadikan langsung oleh Tim Awak Media Nasionaldetik.com pada Kamis, 4 Juni 2026. Sang Saka Merah Putih—yang dahulunya diperjuangkan dengan tetesan darah dan nyawa melalui prinsip “Merdeka atau Mati”—kini dibiarkan telantar dan rusak di tiang tertinggi pusat pemerintahan desa.
Penemuan ini bermula saat Tim Media menyambangi Kantor Desa Kampung Yaman dengan maksud melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait pengelolaan Dana Desa (DD). Namun sangat disayangkan, Kepala Desa sedang tidak berada di tempat.
Saat hendak meninggalkan lokasi, tim dikejutkan oleh pemandangan bendera yang robek tersebut. Ketika dimintai klarifikasi, salah seorang Kepala Urusan (Kaur) Desa setempat mengeluarkan dalih yang dinilai tidak masuk akal. Ia mengklaim bahwa masyarakatlah yang tidak suka jika bendera tersebut diturunkan atau disimpan.
Sikap aparatur desa ini memicu kritik tajam. Diduga kuat, demi menepis kebobrokan dan kelalaian pihak pemerintah desa, oknum Kaur tersebut tega mengorbankan dan mencatut nama warga sekampung. Padahal, pengadaan dan perawatan atribut resmi kantor desa sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab jajaran Pemdes.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari pemerhati publik regional, ASS. Ia menilai pembiaran bendera robek ini mencerminkan potret kelam degradasi nilai nasionalisme di tingkat birokrasi bawah.
”Apakah demi efisiensi anggaran, sebuah desa sampai tidak mampu membeli selembar bendera baru? Ini sangat memprihatinkan. Alasan kaur desa yang menyalahkan warga itu hanyalah pembenaran atas ketidakpedulian mereka terhadap lambang negara,” tegas ASS kepada media.
Sikap abai para perangkat Desa Kampung Yaman ini memicu asumsi liar di tengah masyarakat, apakah desa tersebut sedang mengalami “kemiskinan anggaran” ekstrem hingga abai pada simbol negara yang diatur ketat oleh undang-undang.
Guna menjaga perimbangan berita dan memenuhi hak jawab, Koordinator Media Nasionaldetik.com, Sahrijal Naibaho, telah melayangkan konfirmasi resmi secara langsung kepada Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus.
Sejumlah poin krusial dipertanyakan secara tegas kepada orang nomor satu di Labura tersebut, di antaranya:
Tanggapan Pemkab mengenai kelalaian fatal jajaran Pemdes Kampung Yaman terhadap lambang negara.
Langkah konkret berupa sanksi tegas dari Inspektorat Labura terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
Sejauh mana komitmen Bupati dalam menanamkan jiwa nasionalisme serta nilai perjuangan kepada jajaran bawahannya agar mampu menghargai lambang negara.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Bupati Labura Hendriyanto Sitorus tidak memberikan tanggapan atau komentar apa pun terkait bungkamnya nasionalisme di wilayah kepemimpinannya.
Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
Masyarakat dan pengamat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) beserta Inspektorat Labura untuk segera turun tangan memanggil dan memeriksa Kepala Desa Kampung Yaman beserta perangkatnya. Kejadian ini menjadi preseden buruk dan potret kelam di mana para pimpinan di Labura dinilai gagal menanamkan nilai-nilai nasionalis kepada pejabat yang mengabdi pada negara.
(Tim/Red)







































