JAKARTA, Nasionaldetik.com
— Polda Metro Jaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah membahas penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (3/11/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut penindakan terhadap peredaran narkoba dengan memperhatikan kondisi lingkungan, tempat tinggal, dan mata pencaharian masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti pada penegakan hukum. Perbaikan lingkungan perlu disertai penyelesaian persoalan sosial agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran narkoba.
“Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” kata Kapolda saat meninjau kawasan tersebut.
Kapolda meminta agar warga yang tinggal di kawasan tersebut didata, termasuk kondisi hunian dan sumber penghasilannya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari pemilahan dan pengelolaan sampah agar proses penataan tidak menghilangkan sumber penghasilan mereka tanpa solusi.
Dalam pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan, pembersihan direncanakan berlangsung secara bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah tidak dihuni. Sementara itu, bangunan yang masih ditempati warga akan didata terlebih dahulu untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan.
Menurut Januri, perbaikan lingkungan juga membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat terdampak dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog bersama warga.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan bahwa pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di kawasan Kampung Bahari, tercatat 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa RW. Pendataan kembali akan dilakukan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai dengan ketersediaan alokasi program.
Selain perbaikan fisik, Kapolda menekankan pentingnya pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kembali munculnya aktivitas peredaran narkoba. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat secara berkelanjutan.
Kapolda juga menyoroti perlunya solusi ekonomi bagi warga, termasuk pendampingan pengelolaan sampah dan kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan mata pencaharian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.
Melalui kerja sama lintas instansi, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya mencegah peredaran narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat.
(Nur Kennan Tarigan)
