Nasionaldetik.com — 21September 2026 Penetapan zonasi Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jombang memicu kecaman keras dari publik. Regulasi yang diklaim untuk ketahanan pangan nasional tersebut dinilai telah bergeser menjadi aksi “begal administrasi” yang memasung hak perdata atas tanah masyarakat.
Dugaan pencaplokan dan pembatasan hak perdata atas tanah warga—termasuk pemukiman, pekarangan, dan tanah bersertifikat Hak Milik (SHM)—akibat masuk ke dalam peta zonasi LBS/LP2B secara sepihak tanpa ground check.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ir. Edi Supriadi. (Pimpinan Redaksi), jajaran LSM KPK-N Jatim, dan aliansi masyarakat sipil.
Oknum pejabat teknis dari Dinas Pertanian, Dinas PUPR, serta Bappeda Kabupaten Jombang yang memproduksi data pemetaan secara desk-bound (dari balik meja).
Seluruh wilayah hukum Kabupaten Jombang, Jawa Timur—terutama pada zona perbatasan pemukiman dan area berkembang.
Dampak dirasakan secara mendesak saat masyarakat mendapati sertifikat tanah milik mereka terkunci; tidak bisa dijaminkan, dipindahnamakan, atau diubah peruntukannya akibat regulasi daerah baru-baru ini.
Penetapan dilakukan secara tertutup tanpa sosialisasi, memicu dugaan manipulasi data spasial (tanah yang sudah berbangunan tetap dimasukkan sebagai LP2B), serta melanggar UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik pribadi.
Menuntut Pemkab Jombang membatalkan peta LBS/LP2B bermasalah dan mengulang validasi faktual.
Mendesak Pj/Bupati Jombang mencopot oknum pejabat dan teknisi pemetaan yang tidak profesional.
Pembukaan Posko Pengaduan Korban LBS/LP2B oleh Garuda Perkasa Nusantara Jatim serta persiapan gugatan ke PTUN, pelaporan pidana, hingga eskalasi ke Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan Ombudsman RI.
Pernyataan Resmi Pimpinan Redaksi
Pimpinan Redaksi, Ir. Edi Supriadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak sepatutnya menggunakan kekuasaan regulasi untuk menindas hak keperdataan warga.
“Pemerintah dan pejabat dibayar dari keringat dan pajak rakyat, bukan untuk menindas rakyat! Menetapkan status lahan secara sepihak tanpa sosialisasi, tanpa persetujuan, dan tanpa ground check yang jujur adalah tindakan otoriter berbasis dokumen. Jika tuntutan evaluasi total ini diabaikan, kami akan mengonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil untuk aksi massa dan membawa persoalan ini ke tingkat pusat,” tegas Ir. Edi Supriadi,
Tim investigasi Redaksi
