Nasionaldetik.com,—21 September 2026 Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) menindak 43 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jombang yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menuai sorotan tajam. Ketegasan di atas kertas tersebut disinyalir tumpul di lapangan setelah muncul dugaan sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk daftar suspend justru masih leluasa beroperasi memasak dan menyalurkan makanan.
Pemred Nasionaldetik.com, Ir. Edi Supriadi (Edi Uban), menegaskan bahwa pembiaran terhadap dapur tanpa izin kelayakan sanitasi merupakan bentuk pengangkangan terhadap regulasi perlindungan konsumen dan hukum keselamatan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketegasan di Jombang ini sungguh kronis. Kebijakan daerah seolah mengangkangi aturan dasar hukum yang menetapkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika syarat mutlak seperti SLHS saja bisa dilompati, ada apa dengan fungsi pengawasan Pemkab dan Satgas MBG?” ujar Edi Uban tegas.
Benang Kusut Dapur MBG Jombang
Sebanyak 43 dari 168 SPPG di Kabupaten Jombang dijatuhi sanksi penghentian operasional sementara (maksimal 20 hari kalender) oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN melalui Surat Nomor 4041/D.TWS/09/2026. Sanksi ini dijatuhkan akibat kegagalan memenuhi standar SLHS. Namun, di lapangan timbul ketidaksinkronan data dan dugaan pembangkangan sanksi operasional.
Pihak-pihak utama dalam pusaran persoalan ini meliputi BGN sebagai penentu kebijakan, Satgas MBG Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Jombang sebagai pengawas teknis daerah, para pengelola SPPG, serta ratusan siswa penerima manfaat yang menjadi pihak paling dirugikan atas potensi celah keamanan pangan.
Surat penangguhan BGN diterbitkan pada 7 September 2026. Sorotan publik semakin tajam pascainsiden dugaan keracunan makanan yang menimpa 259 siswa SMPN 1 Kabuh pada 2 September 2026, hingga masuknya verifikasi lapangan pertengahan September 2026.
Di wilayah kerja pelayanan gizi yang tersebar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, khususnya pada unit-unit dapur SPPG yang terdaftar dalam lampiran penangguhan BGN.
Sebab terjadi gap pengawasan antara pusat dan daerah. BGN menganggap SLHS sebagai harga mati sesuai SE Kemenkes Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025. Namun, Satgas MBG Jombang berdalih ada miskomunikasi data—mengklaim 144 SPPG sudah bersertifikat dan hanya sebagian kecil yang berproses. Ketidaktegasan eksekusi di lapangan memicu prasangka publik adanya kompromi terhadap pelanggaran prosedur.
BGN bersama Pemkab dan Aparat Penegak Hukum (APH) wajib melakukan audit dan verifikasi faktual secara terbuka ke setiap unit dapur. Apabila SPPG terbukti membandel tetap memasak selama masa suspend, BGN harus langsung menjatuhkan sanksi penghentian permanen (blacklisting) dan memproses dugaan pelanggaran hukumnya.
Checklist Standar Kelayakan Dapur MBG Guna memastikan SLHS bukan sebatas formalitas dokumen, setiap SPPG wajib lolos audit elemen teknis berikut:
No Parameter Kelayakan Item Pemeriksaan Faktual Status Pengawasan
1. Pengolahan Limbah Ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) & grease trap Wajib Lolos Audit
2. Sanitasi Air Uji laboratorium berkala terhadap pasokan air bersih & air minum Wajib Lolos Audit
3. SDM Penjamah | Sertifikasi higienis sanitasi bagi seluruh koki dan staf dapur Wajib Lolos Audit
4. Rantai Dingin Sistem penyimpanan bahan mentah terpisah untuk cegah kontaminasi | Wajib Lolos Audit
5. Pengendalian Hama Protokol pest control area dapur dan gudang bahan baku Wajib Lolos Audit
Tuntutan Kritis Redaksi
Uji Petik Transparan: BGN dan Dinas Kesehatan Jombang harus mempublikasikan daftar 43 SPPG tersebut lengkap dengan koordinat dan status sertifikasinya hari ini juga.
Segel Dapur Bermasalah: Pasang tanda penghentian operasional yang jelas pada lokasi SPPG yang disanksi agar tidak ada aktivitas pemrosesan bahan pangan secara diam-diam.
Eskalasi Sanksi Hukum: Jika ditemukan kesengsaraan fisik atau ancaman kesehatan pada anak-anak akibat abainya izin kelayakan, penanggung jawab SPPG dan oknum pengawas yang membiarkan harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Tim Redaksi
