Tebing Tinggi, Nasionaldetik.com
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih bersama instansi terkait, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) terkait percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (06/01/2026) di Ruang Kerja Wali Kota, Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo.
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, bersama menteri terkait serta jajaran pemerintah pusat dan diikuti kepala daerah, baik gubernur, walikota dan bupati dari tiga daerah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
“Fokus utama rakor ini adalah percepatan dan akurasi pendataan kerusakan sebagai dasar penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana,” tegas Mendagri.
Mendagri juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu proses pendataan di lapangan agar dana bantuan dapat segera disalurkan. Mengingat sudah satu bulan berlalu, para penyintas bencana diharapkan tidak terlalu lama berada di pengungsian.
“Bahwa ini sudah satu bulan lebih, tapi mereka masih di pengungsian. Kira-kira mohon dukungan dari BPS untuk pendataan cepat,” harap Mendagri RI.
Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, memaparkan bahwa hingga saat ini pendataan rumah rusak di tiga provinsi terdampak hampir rampung, meski belum mencapai 100 persen karena fokus daerah yang masih terbagi dengan penanganan darurat.
“Bertahap, karena di daerah sendiri yang sangat masif, masih menangani kegiatan-kegiatan darurat,” ujar Jarwansah.
Berdasarkan hasil kesepakatan rapat pendataan rumah rusak dan pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) pada tanggal 27 Desember 2025, bahwa batas akhir penetapan Surat Keputusan (SK) By Name By Address (BNBA) penerima bantuan rumah serta penetapan dokumen R3P ditetapkan pada 31 Januari 2026.
Diungkapkan Jarwansyah, adapun besaran bantuan stimulan yang disiapkan pemerintah adalah Rusak Berat Rp 60 juta, Rusak Sedang Rp 30 juta dan Rusak Ringan Rp 15 juta.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyatakan pihaknya tengah memverifikasi data korban meninggal dunia bersama BNPB untuk pemberian santunan. Ia menegaskan bantuan akan disalurkan segera setelah data tersebut ditandatangani oleh kepala daerah masing-masing.
“Akan kami lakukan juga yaitu bantuan pascabencana dari Kemensos. Untuk dipahami bersama-sama, bantuan ini akan kami salurkan setelah mendapat data, yang ditandatangani kepala daerah, baik bupati, walikota, gubernur,” kata Mensos, Saifullah Yusuf.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bahwa BPS menyediakan data sesuai kebutuhan BNPB terhadap wilayah terdampak bencana.
“Nanti kita bisa match data, mana yang terdampak mana yang tidak. Kita juga bisa cross check ke warga. Bagaimana pendataan yang bisa kami bantu,” tambah Kepala BPS.
Untuk diketahui, berdasarkan data sementara per 5 Januari 2026 dari Dinas Perkimtah Kota Tebing Tinggi, tercatat sebanyak 35 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana banjir. Rinciannya terdiri dari 33 unit rusak ringan, 1 unit rusak sedang, dan 1 unit rusak berat.
Turut mendampingi Wali Kota dalam rakor tersebut, Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kadis Sosial Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, Kadis Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Kadis Kominfo Ghazali Rahman.
Lanjut, Kasatpol PP Benny Erickson Hamonangan Hutajulu, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Perkimtah Victor Agus Timbul Nainggolan, Plt. Kalahar BPBD Ridho Ramadansyah, Plt. Kepala Bappeda Sanulita Viviana, Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Afridayani Damanik, perwakilan instansi terkait dan tim peliputan Diskominfo.
(Ardiansyah Ginting.
Nur Kennan Tarigan)
