LABUHANBATU UTARA — Nasionaldetik.com
Sebagai seorang kontrol sosial sekaligus warga Kabupaten Labuhanbatu Utara yang vokal dalam mengawasi kebijakan dan penegakan hukum, Bangkit Hasibuan merasakan kekecewaan mendalam. Ia menilai jajaran Polsek Aek Natas telah mencederai rasa keadilan hukum akibat lambannya penanganan laporan pengaduan masyarakat, sementara laporan dari pihak lain langsung diproses secara instan(10 November 2026).
Kekesalan ini bermula ketika Jeriko, warga yang memberikan kuasa penguasaan lahan kepada Bangkit Hasibuan, mengalami kerugian materil akibat aksi pencurian buah kelapa sawit di atas lahan milik almarhum orang tuanya yang berlokasi di wilayah hukum Polsek Aek Natas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas insiden tersebut, Jeriko didampingi Bangkit Hasibuan telah resmi membuat laporan kepolisian terkait tindak pidana pencurian disertai lampiran dokumen alas hak yang sah. Tidak hanya sekadar melapor, mereka juga meminta perlindungan hukum dan pengamanan agar proses panen dapat berjalan kondusif tanpa ada gesekan atau benturan fisik di lapangan.
Namun, perlindungan yang diharapkan tidak kunjung ditegakkan. Beberapa waktu lalu, para pelaku pencurian kembali mendatangi lahan tersebut untuk menjarah buah sawit yang dijaga oleh Bangkit Hasibuan berdasarkan surat kuasa. Insiden adu argumen dan dorongan pun tak terhindarkan. Dengan menunjukkan bukti legalitas kepemilikan, Bangkit menegaskan posisinya untuk mengusir para penjarah tersebut.
Ironisnya, alih-alih memproses laporan pencurian yang diajukan oleh pihak Jeriko dan Bangkit Hasibuan yang masuk terlebih dahulu, pihak penyidik Polsek Aek Natas justru diduga berbalik arah dengan memproses laporan pihak terlapor dan memeriksa Bangkit Hasibuan atas dugaan pengeroyokan.
Sikap penyidik Polsek Aek Natas yang terkesan tebang pilih (selective law enforcement) dan mengabaikan laporan awal (due process of law) memicu kecaman keras. Tindakan ini dinilai telah menabrak sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, di antaranya:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 13 jo. Pasal 14 dengan jelas mengamanatkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan berkeadilan, tanpa diskriminasi. Sikap mendahulukan laporan pihak lain dengan mengesampingkan laporan awal korban pencurian mencederai fungsi pengayoman tersebut.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Dalam aturan internal Polri, proses penyelidikan dan penyidikan wajib menjunjung tinggi asas legalitas, objektivitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Mengabaikan laporan pengaduan masyarakat (laporan polisi) yang telah dilengkapi alas hak tanpa kejelasan hukum melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan.
Asas Kepastian Hukum dan Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)
Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Menanggapi mandeknya laporan yang ia layangkan sementara laporan pihak lawan langsung ditindaklanjuti secara kilat, Bangkit Hasibuan melontarkan kritik tajam kepada Kapolsek Aek Natas dan penyidik pembantu (Juper) yang menanganinya.
”Saya merasa bingung. Kami terlebih dahulu membuat laporan resmi disertai alas hak yang jelas ke Polsek Aek Natas, namun hingga kini tidak ada kejelasan dan mangkrak. Giliran pihak pencuri yang membuat laporan, langsung ditanggapinya secara cepat. Ada apa dengan Polsek Aek Natas? Apakah hukum sudah bisa diatur? Kali ini saya akan uji kinerja Kapolsek Aek Natas dan melaporkan dugaan unprofessional conduct ini ke tingkat yang lebih tinggi agar tidak ada lagi masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan,” tegas Bangkit Hasibuan dengan nada geram.
Hingga berita ini diterbitkan, Penyidik Pembantu (Juper) Polsek Aek Natas saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan terkait alasan mandeknya laporan lama dibanding laporan baru yang diproses secara cepat.
Ke depan, Bangkit Hasibuan bersama tim kuasa hukum berencana melaporkan dugaan pelanggaran etik dan tebang pilih penegakan hukum ini ke Propam Polda Sumatera Utara serta instansi pengawas eksternal Polri agar oknum penegak hukum yang tidak profesional segera dievaluasi demi tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
S.N
Editor: Nur Kennan Tarigan
