Nasionaldetik.com.—- 06 November 3026 Indramayu Program bantuan IRPOM yang digulirkan pemerintah merupakan bentuk dukungan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota kelompok tani penerima bantuan sehingga manfaat nya dirasakan secara merata guna mendukung kesediaan air saat musim tanam dan aktivitas pertanian lainya.
Dalam rangka verifikasi lokasi pembangunan fasilitas Program IRPOM Kelompok Tani Sri Lestari, tim terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Bapak Darta (Ketua Kelompok Tani Sri Lestari), (2/11/2026). Saat dikonfirmasi terkait lokasi pembangunan IRPOM, Bapak Darta menyatakan dengan nada tegas bahwa ia membangun fasilitas tersebut di sawah garapannya yang berada di kawasan Perhutani, ketika tim menanyakan apakah pembangunan IRPOM di lahan Perhutani tersebut telah mendapatkan izin, Bapak Darta menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan karena ia sudah mengurus izin kepada ASPER dan Mantri Kehutanan serta telah memperoleh surat hak guna pakai atas lahan tersebut. Ucapnya”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk memastikan kebenaran pernyataan Bapak Darta, tim kemudian mendatangi kantor Perhutani guna melakukan konfirmasi kepada Bapak Asep Gunawan selaku Humas Perhutani. Dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh keterangan bahwa penerbitan izin hak guna pakai oleh pihak Perhutani tidak dapat dilakukan dengan mudah, mengingat Kelompok Tani Sri Lestari belum terdaftar sebagai kelompok tani hutan.(3/11/2026)
Tim kembali melakukan konfirmasi lanjutan ke BKPH Plosokerep pada (5/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kaur bagian administrasi, Mantri Kehutanan, serta didampingi Polhut. Ketiga unsur petugas BKPH Plosokerep secara bersama‑sama menyatakan membantah pernah mengeluarkan surat izin hak guna pakai kepada Kelompok Tani Sri Lestari untuk lokasi pembangunan fasilitas IRPOM yang dimaksud.
Dari rangkaian konfirmasi tersebut terlihat adanya perbedaan keterangan antara pernyataan Bapak Darta dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak Perhutani maupun jajaran petugas BKPH Plosokerep.
Tim investigasi berharap ke Ditjen irigasi dan lahan BPLIP kelas 1 Bandung sidak ke lokasi karena diduga ada penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai juklak dan juknis nya.
Redaksi membuka ruang dan hk jawab bagi para pihak guna pertimbangan sebuah pemberitaan.
Penulis : Taufik
Editor : Edy uban
