TULUNGAGUNG ,Nasionaldetik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung kembali menegaskan perannya dalam mengawal arah kebijakan dan pembangunan daerah melalui rapat paripurna yang digelar di Ruang Graha Wacana, Kantor DPRD Tulungagung, Jumat (30/10/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari proses legislasi daerah. Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung bersama jajaran Wakil Ketua DPRD itu, terdapat empat agenda strategis yang dibahas dan diproses secara kelembagaan.
Empat agenda tersebut yakni pengumuman perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, pengumuman perubahan Fraksi PDI Perjuangan, pengumuman pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Masa Sidang I Tahun Sidang III, serta persetujuan bersama terhadap Ranperda Kabupaten Tulungagung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam rapat tersebut Plt Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., Sekretaris Daerah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung.
Dorong Produk Hukum yang Berkualitas
Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah yang menjadi bagian dari agenda pembangunan Kabupaten Tulungagung.
Menurutnya, proses legislasi yang dilakukan secara bersama antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Rapat paripurna hari ini menjadi momentum penting dalam sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Empat agenda yang dibahas merupakan bagian dari komitmen kita untuk terus menghadirkan regulasi yang berpihak kepada rakyat dan mendukung percepatan pembangunan di Tulungagung,” ujarnya.
Ahmad Baharudin juga menekankan bahwa perubahan Propemperda Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta urgensi pembangunan daerah.
Ia berharap keberadaan Pansus pembahas Ranperda dapat menjalankan tugas secara optimal dengan melakukan pembahasan secara mendalam, sehingga regulasi yang nantinya dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.
“Untuk pembentukan Pansus pembahas Ranperda Masa Sidang I Tahun Sidang III, kami berharap bisa segera bekerja secara intensif dan mendalam, sehingga Ranperda yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan implementatif,” tegasnya.
Dinamika DPRD Tetap dalam Koridor Kelembagaan
Sementara itu, terkait adanya perubahan dalam Fraksi PDI Perjuangan, Plt Bupati menyebut hal tersebut merupakan bagian dari dinamika internal lembaga legislatif yang harus dihormati sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, dinamika politik di DPRD merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun demikian, seluruh pihak diharapkan tetap menjaga komunikasi dan sinergitas demi kepentingan pembangunan daerah.
“Itu adalah dinamika politik yang wajar di lembaga dewan. Kami di eksekutif menghormati setiap keputusan politik di DPRD. Yang terpenting, semangat kebersamaan untuk membangun Tulungagung tetap terjaga,” katanya.
Lebih lanjut, terhadap Ranperda yang telah memperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna, pemerintah daerah akan menindaklanjutinya sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan khidmat hingga seluruh agenda selesai dibahas. Forum tersebut sekaligus mencerminkan komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memperkuat pembentukan regulasi serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Reporter : Robi
Editor : Admin
