Ikuti Penguatan Satuan Kerja Menuju WBBM, Kanwil Kemenkumham Kalteng Mantapkan Persiapan

JAKARTA

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, Maju Amintas Siburian ikuti langsung penguatan satuan kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBBM didampingi Kepala Divisi Administrasi, Joko Martanto. Kegiatan berlangsung intensif di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta sejak 08 Oktober 2024 lalu diikuti oleh 16 satuan kerja (Jumat, 11/10/2024).

Sandi Andaryadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam laporannya menyampaikan bahwasanya kegiatan hanya diikuti oleh satuan kerja di jajaran Kemenkumham RI yang akan mengikuti tahap wawancara oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dalam kontestasi WBBM.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian, dalam pembukaannya, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia juga menyampaikan bahwasanya penguatan ini merupakan salah satu bentuk pemantauan terhadap kesiapan satuan kerja yang akan menghadapi penilaian oleh TPN yang akan dibantu oleh konsultan.

“Satu-persatu satker akan didampingi langsung oleh tim konsultan, diharapkan setelah pendampingan seluruh catatan dapat terpenuhi dan bahan dalam pemaparan siap” tegasnya.

Dilanjutkan dengan pendampingan secara intensif oleh PT. Rekonesia selaku konsultan dalam kegiatan penguatan satuan kerja ini. Dari catatan yang sudah dipaparkan sebelumnya, pendampingan fokus kepada pemenuhan data dukung yang masih kurang dan simulasi menghadapi TPN.

Kepala kantor wilayah dan kepala divisi administrasi dibantu staf melakukan perbaikan dan pemenuhan catatan hal-hal krusial lainnya sebagai bentuk komitmen dan kesiapan Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam menghadapi TPN.

”Akan kami siapkan seluruh data dukung dan juga materi paparan terbaik untuk memaksimalkan kesempatan yang sudah ada” tambah kakanwil saat diskusi dengan pihak konsultan.

Penguatan diakhiri oleh narasumber dari biro perencanaan dalam topik penjenjangan kinerja dimana materi ini menjadi salah satu bekal dalam menghadapi TPN. Topik pada penguatan ini menjadi penting karena berkaitan dengan perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.(AVID/rel)