Tanggamus Limau –NasionalDetik.Com
Proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)di Pekon Tegi Neneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, yang digadang-gadang sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kini menuai sorotan dari Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) bersama Forum Media Limau.
Program KNMP sendiri bertujuan mendorong transformasi desa pesisir menjadi kawasan perikanan yang modern, produktif, dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana serta penguatan sumber daya manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, LPAKN RI mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses pembangunan.
Ketua LPAKN RI, Helmi, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan, khususnya pada konstruksi dasar tanggul. Ia menyebut terdapat indikasi pemasangan batu pondasi yang tidak diawali dengan lapisan **lean concrete (LC)** atau beton dasar sebagaimana lazim dalam standar konstruksi.
> “Kami melihat adanya indikasi pemasangan batu pondasi yang tidak didukung perekat dan struktur dasar yang memadai. Hal ini berpotensi memengaruhi kekuatan bangunan,” ujar Helmi.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kerusakan, mengingat lokasi proyek berada di area rawan tekanan air, baik dari luapan sungai saat banjir maupun pasang air laut.
> “Jika tidak sesuai spesifikasi teknis, ini berpotensi menjadi persoalan serius di kemudian hari,” tambahnya.
Selain aspek konstruksi, LPAKN RI juga menyoroti dampak aktivitas proyek terhadap lingkungan sekitar. Mobilisasi kendaraan berat pengangkut material disebut telah menyebabkan kerusakan pada akses jalan utama warga, bahkan dilaporkan berdampak pada kondisi jembatan di lokasi tersebut.
> “Akses masyarakat terganggu. Jalan menjadi rusak dan licin, serta ada laporan kerusakan pada jembatan. Ini tentu perlu menjadi perhatian,” jelas Helmi.
Atas temuan tersebut, LPAKN RI meminta pihak kontraktor pelaksana, **PT. Nara Tunas Karya**, untuk memberikan klarifikasi serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, termasuk perbaikan infrastruktur yang terdampak.
Sorotan serupa juga disampaikan oleh Forum Media Limau. Ketua Forum, Ihsan, menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah pengawasan yang dilakukan LPAKN RI.
> “Kami juga menemukan indikasi yang serupa di lapangan. Forum Media Limau akan turut mengawal agar proyek ini berjalan sesuai spesifikasi dan memperhatikan dampak terhadap masyarakat,” tegas Ihsan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat berharap adanya transparansi serta evaluasi menyeluruh agar proyek yang bernilai besar ini benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru.(*)
