TULUNGAGUNG, Nasionaldetik.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung. Hadir dalam kesempatan itu Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah.
Persetujuan bersama ini merupakan hasil pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Dalam komposisi APBD Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.932.161.039.149,02, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp3.219.027.489.972,86. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp286.866.450.823,84 yang ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ditetapkan sebesar Rp0,00.
Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah mencurahkan perhatian serta pemikiran selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
Menurutnya, penyusunan APBD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Tema pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2027 mengusung semangat “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, Serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel”.
Tema tersebut kemudian dijabarkan dalam delapan prioritas pembangunan, mulai dari perluasan kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi sektor unggulan, pembangunan infrastruktur berkualitas, hingga peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya.
Dalam kesempatan yang sama, Rapat Paripurna juga menerima penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono menegaskan, Propemperda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah. Setiap produk hukum yang direncanakan harus memiliki skala prioritas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan, pembentukan regulasi, dan kemampuan keuangan daerah agar seluruh program dapat dilaksanakan secara efektif.
“Keselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Marsono.
Sementara itu, Ahmad Baharudin berharap kesepahaman dan sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat terus dipertahankan, terutama dalam mengawal pelaksanaan APBD agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjalankan amanah anggaran secara bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan publik dan peningkatan kualitas pelayanan.
“Saya berharap kerja sama yang harmonis ini dapat terus berlanjut guna mewujudkan masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa,” ungkapnya.
Persetujuan Raperda APBD 2027 yang berlangsung bertepatan dengan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.
Berlandaskan semangat “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi”, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu memastikan kebijakan anggaran tahun 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Reporter : Robi
Editor : Admin

























