Nasionaldetik.com, — 02 November 2026 Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawasan Aspirasi Gabungan Masyarakat (LSM PAGAR) Jombang mengambil sikap tegas atas kebuntuan penyelesaian polemik keberadaan PT Jombang Pangan Nusantara (JPN) di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang.
PAGAR mengecam keras lambannya penanganan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sekaligus membantah tuduhan miring yang menyebut organisasinya menerima uang bungkam dari pihak perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan dan penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LSM PAGAR Jombang, Cak Loem, saat menyambangi Kantor Pemkab Jombang pada Senin (2/11/2026) untuk menyerahkan surat permohonan audiensi resmi kepada Bupati Jombang.
“PAGAR Jombang tidak pernah menerima uang sepeser pun dari PT JPN. Jangan pernah membenturkan perjuangan warga dengan isu transaksional murahan. Perjuangan kami tidak bisa dibeli. Tudingan ini sengaja dihembuskan untuk mengaburkan persoalan inti, yaitu dugaan pelanggaran lingkungan dan legalitas PT JPN,” tegas Cak Loem di hadapan awak media.
Langkah ini diambil menyusul nihilnya kejelasan atas keluhan masyarakat Banjardowo terkait dampak lingkungan dari aktivitas operasional PT JPN.
PAGAR menyayangkan sikap Bupati Jombang yang tidak berada di tempat saat perwakilan warga dan lembaga mendatangi kantor Pemkab. Absennya kepala daerah dinilai memperpanjang ketidakpastian hukum dan pembiaran terhadap keresahan warga.
Melalui rilis resmi ini, LSM PAGAR menyampaikan analisis komprehensif berformat mengenai konstelasi konflik PT JPN:
Polemik dugaan pencemaran lingkungan dan ketidakjelasan izin operasional PT JPN di Desa Banjardowo yang hingga kini belum diselesaikan oleh pemerintah daerah. Konflik diperkeruh oleh pembentukan opini liar berupa isu gratifikasi/suap yang ditujukan kepada pihak LSM guna melemahkan pengawalan kasus.
LSM PAGAR Jombang bersama warga Desa Banjardowo selaku pihak penuntut keadilan, PT Jombang Pangan Nusantara (JPN) selaku entitas usaha terduga pelangar aturan, serta Pemkab Jombang (Bupati dan dinas teknis terkait) selaku regulator yang terkesan pasif.
Penyerahan permohonan audiensi serta penyampaian klarifikasi terbuka kepada media dilaksanakan pada Senin, 2 November 2026.
Berlokasi di Kantor Bupati Jombang, merespons aktivitas industri PT JPN yang beroperasi di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
Karena ada indikasi pembiaran oleh pemerintah daerah terhadap keluhan warga. Di sisi lain, isu transaksional sengaja diciptakan untuk memecah konsentrasi publik agar fokus tidak lagi tertuju pada investigasi perizinan dan amdal PT JPN.
Pemkab Jombang harus segera menjadwalkan audiensi terbuka dan menerjunkan tim evaluasi cross-sectoral (Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Perizinan) guna melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta audit perizinan PT JPN.
PAGAR Jombang menegaskan tidak akan mundur dan menantang siapa pun yang menuding mereka menerima uang untuk membuktikannya secara hukum.
Jika Pemkab Jombang terus mengambil sikap defensif atau normatif, PAGAR bersiap membawa persoalan ini ke tingkat pengawasan yang lebih tinggi di tingkat Provinsi maupun Nasional.
Pengurus LSM PAGAR Jombang
Sektor Pengawasan Aspirasi Masyarakat
Tim Redaksi
