PWO DWIPA Desak Kasat Reskrim Cabut Pernyataan Media Bodrex dan Minta Maaf Terbuka ke Insan Pers Batam

Nur Kennan Br Tarigan

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 17:25 WIB

5055 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Nasionaldetik.com

– Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO DWIPA) menyampaikan sikap resmi secara tegas menanggapi pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang yang menyebut media tak terdaftar Dewan Pers sebagai “media bodrex”.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PWO DWIPA, Feri Rusdiono, S.H. di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

 

Dalam statement resminya, Feri menegaskan dua sikap utama yang tidak dapat dipisahkan: mendukung penuh penegakan hukum terhadap oknum wartawan pemeras, sekaligus menolak keras generalisasi dan stigmatisasi terhadap media yang belum terdaftar di Dewan Pers.

 

1. DUKUNG TANGKAP OKNUM PEMERAS, BUKAN WARTAWAN

 

Feri Rusdiono menegaskan, PWO DWIPA berada di garis terdepan mendukung Polri untuk menindak oknum wartawan yang menjadikan profesi pers sebagai alat pemerasan.

 

“Jika benar oknum berinisial H meminta Rp75 juta untuk _take down_ berita rokok ilegal, tangkap, proses, hukum. Itu bukan wartawan. Itu perampok berbaju pers. Kami tidak akan membela oknum pemeras,” tegas Feri.

 

Ia menambahkan, PWO DWIPA tidak pernah dan tidak akan pernah melindungi wartawan yang menjadikan berita sebagai alat pemerasan atau palak.

 

2. TOLAK KERAS LABEL “MEDIA BODREX”, SALAH SECARA HUKUM

 

Namun, Feri menilai pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, yang melabeli media tak terdaftar Dewan Pers sebagai “media bodrex” adalah salah secara hukum, berbahaya secara demokrasi, dan melukai ribuan wartawan di Batam dan seluruh Indonesia.

 

“Kami tegaskan: Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak mengenal istilah media terdaftar, media bodong, atau media bodrex,” ujar Feri.

 

Ia menjelaskan, Pasal 9 ayat (2) UU Pers hanya mewajibkan perusahaan pers berbadan hukum Indonesia. Tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan media mendaftar ke Dewan Pers untuk bisa sah.

 

Bahkan, Dewan Pers sendiri melalui Siaran Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023 menegaskan bahwa pendataan di Dewan Pers itu bersifat sukarela, pasif, dan bukan syarat legalitas.

 

“Jadi, kalau Kasat menjadikan stempel Dewan Pers sebagai ukuran sah atau tidaknya sebuah media, itu sama saja Kasat membuat UU baru sendiri, di luar UU Pers,” tegasnya.

 

3. UKURAN WARTAWAN BUKAN STEMPEL, TAPI ETIK

 

Feri menegaskan, ukuran sah atau tidaknya seorang wartawan bukan terletak pada stempel, melainkan pada kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

 

“Media yang sah bukan yang paling banyak stempelnya. Media yang sah adalah yang patuh Kode Etik Jurnalistik, berimbang, akurat, dan tidak transaksional,” katanya.

 

Sebaliknya, media yang sudah terverifikasi Dewan Pers sekalipun, jika wartawannya memeras, tetap saja dia oknum. Jangan dibalik logikanya.

 

4. TUNTUT 3 HAL: CABUT PERNYATAAN, JANGAN TEBANG PILIH, BINA JAJARAN

 

Atas pernyataan tersebut, PWO DWIPA menyampaikan tiga tuntutan tegas:

 

Pertama,Kasat Reskrim Polresta Barelang segera mencabut pernyataan “Media Bodrex” dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers di Batam. Jangan generalisir.

 

Kedua,Polresta Barelang jangan tebang pilih. Tangkap oknum wartawan pemeras, tapi tangkap juga mafia rokok ilegal merek Manchester tanpa pita cukai yang diberitakan itu. Jangan sampai pelapor yang diduga menjual rokok ilegal malah dilindungi sebagai korban, sementara wartawannya diburu.

 

Ketiga,Polda Kepri dan Mabes Polri melakukan pembinaan kepada jajarannya agar tidak lagi menggunakan istilah “media bodrex” yang tidak ada dalam UU Pers. Penegak hukum harus jadi contoh taat hukum, bukan pelanggar hukum pers.

 

PENUTUP: PERS PILAR KEEMPAT DEMOKRASI

 

Feri menegaskan, pers adalah pilar keempat demokrasi. PWO DWIPA tidak meminta perlakuan istimewa, hanya meminta diperlakukan sesuai UU Pers.

 

“Kalau ada wartawan melanggar, proses sesuai hukum. Tapi jangan hancurkan marwah pers hanya karena satu oknum,” ujarnya.

 

“PWO DWIPA akan kawal kasus ini sampai tuntas. Sampai Kasat cabut pernyataannya, dan sampai mafia rokok ilegal di Batam ikut diproses hukum. Indonesia bukan milik pejabat serakah dan korup. Indonesia milik semua masyarakat. Termasuk wartawan kecil yang bekerja jujur di lapangan tanpa stempel Dewan Pers,” tutup Feri Rusdiono.

 

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, terkait pernyataan tersebut. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada semua pihak sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Siber.

 

Pernyataan Sikap Resmi:

Ketua Umum PWO DWIPA

Feri Rusdiono, S.H.

Penulis: Dede

Editor: Nur Kennan Tarigan

Berita Terkait

*POLIRAN BUKAN SEKADAR PELATIHAN, POLRI GANDENG DUNIA USAHA CIPTAKAN PELUANG KERJA NYATA BAGI MASYARAKAT*
*Polsek Koja Bersama Petugas Gabungan Gelar Penertiban Obat-obatan di Jakarta Utara*
*Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi*
*Operasi Narkoba di Pasar Obor Cijantung, Polisi Amankan 7 Orang dan 159 Paket Diduga Sabu*
*Polda Metro Jaya Gelar Seleksi Terbuka Penyidik dan Penyidik Pembantu Fungsi Reserse*
*Membangun Polri yang Humanis Berawal dari Penguatan Iman dan Integritas*
*Satlantas Polres Metro Jakarta Utara Ajak Pengendara Utamakan Keselamatan Lewat Ops Zebra Jaya 2026*
*POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor*

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:54 WIB

Tak Hanya Andalkan Pertanian, Babinsa Bidik Potensi Kambing Etawa untuk Perkuat Pangan

Kamis, 19 November 2026 - 20:53 WIB

Viva Yoga dan GMNI Bicara Nasionalisme: Merawat Ketuhanan, Melawan Penindasan

Kamis, 19 November 2026 - 18:05 WIB

Saksi yang Diajukan Istri Sah H Dijadwalkan Dipanggil BK DPRD Merangin Besok Siang

Kamis, 19 November 2026 - 17:16 WIB

Babinsa Jeblogan Bekali Satlinmas Bela Negara untuk Perkuat Keamanan Desa

Kamis, 19 November 2026 - 17:11 WIB

Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga

Kamis, 19 November 2026 - 16:04 WIB

Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Bantu Petani Jemur Jagung

Kamis, 19 November 2026 - 15:56 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan, Babinsa Hadiri GERTAM Padi di Kuta Dame

Kamis, 19 November 2026 - 15:51 WIB

Pemerintah Desa Lae Sering, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Tuntaskan Sengketa Tanah

Berita Terbaru

DAERAH

Warga Batanghari Keluhkan Tumpukan Sampah

Jumat, 20 Nov 2026 - 01:16 WIB