Jelaskan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Dirjen Penataan Agraria: Disiapkan untuk Urai Kebuntuan Hukum Penyelesaian Konflik Agraria

EDI SUPRIADI

- Redaksi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 14:51 WIB

5074 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

​Nasionaldetik.com,—- 02 Oktober 2026 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria telah disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, menjelaskan bahwa RUU tersebut disiapkan untuk mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria.

“Jadi ini mencoba mengurai kebuntuan kegiatan Reforma Agraria, terutama konflik masyarakat di atas apakah itu kawasan hutan yang belum dilepaskan atau di atas aset BMN/BMD, aset BUMN/BUMD di mana masyarakat berkonflik dengan aset-aset tersebut. Dan tentu saja karena banyak Undang-Undang sektoral lainnya yang mengatur terkait aset ini yang tidak bisa kita terobos,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, di Jakarta, Kamis, (24/09/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Embun Sari menjelaskan, Kementerian ATR/BPN selama ini memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Namun, konflik agraria tertentu juga berkaitan dengan sumber agraria dan aset yang kewenangannya berada pada kementerian atau lembaga lain, seperti kawasan hutan, sumber daya perairan, serta aset negara dan badan usaha milik negara maupun daerah. Kondisi tersebut membuat penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja.

Karena itu, RUU Pengaturan Reforma Agraria mengatur pembentukan lembaga yang bertugas menyelenggarakan Reforma Agraria sekaligus mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait. Lembaga tersebut nantinya dapat melakukan perencanaan, menyusun peta jalan, menetapkan lokasi prioritas Reforma Agraria, serta melakukan verifikasi terhadap objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik agraria.

“Jadi dibutuhkan memang lembaga yang bisa masuk di semua K/L yang tadi saya sebutkan. Tapi tidak menghapus peran BPN sendiri, karena kita memang lembaga yang mengatur urusan pemerintah di bidang pertanahan dan tata ruang,” tutur Embun Sari.

Menurut Embun Sari, mekanisme tersebut juga memberikan kepastian bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti keputusan penyelesaian konflik yang telah ditetapkan. Dengan adanya keputusan yang mengikat, kementerian dan lembaga dapat melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangannya, termasuk tindakan korektif terhadap pencatatan atau pengelolaan aset, sehingga persoalan yang selama ini terkendala oleh batas kewenangan dan aturan sektoral memiliki landasan hukum untuk diselesaikan.

(Gilang)

Berita Terkait

Gotong Royong Bersama Warga, Babinsa Kemusu Perkuat Kebersamaan dan Kepedulian Lingkungan
Siasat Jitu Babinsa Tipes, Rangkul Ketua RT ‘Kopi Darat’ Demi Jaga Keamanan Lingkungan Warga Masyarakat 
Bersama Menjaga Kerukunan, TNI-Polri Hadir Monitoring Kegiatan Ibadah di GMI Kerajaan
Jaga Kekhusyukan Ibadah, Babinsa Koramil 04/Tigalingga Hadir di Tengah Jemaat Gereja Pentakosta
Babinsa Koramil 03/Parongil Monitoring Ibadah Minggu di HKBP Sion Pardamean
Perkuat Sinergitas, Babinsa dan Polri Kawal Ibadah Minggu di Sidikalang
*Polri Terus Perkuat Pemberantasan Narkoba, Sita 600 Ton dan Bongkar Jaringan Internasional*
BUKAN KEKALAHAN, INI PRESTASI! KABUPATEN SERANG RAIH JUARA 2 FUTSAL PORPROV VII BANTEN 2026, SUPRANI: TETAP BANGGA DAN TERUS BERJUANG!

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:19 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Ajak Sopir Truk Lintas Jawa-Sumatera Utamakan Keselamatan

Minggu, 22 November 2026 - 20:10 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Polres Karo Imbau Pengendara Lengkapi SIM dan STNK Demi Keselamatan Berlalu Lintas

Sabtu, 21 November 2026 - 21:58 WIB

Bupati Karo Resmi Buka Pekan Kebudayaan Daerah 2026, Ajak Generasi Muda Lestarikan Warisan Budaya

Sabtu, 21 November 2026 - 17:21 WIB

Operasi Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Survei Jalan Rusak di Jalur Alternatif Kabanjahe–Berastagi Jelang Nataru

Sabtu, 21 November 2026 - 17:17 WIB

Polres Karo Pastikan Peningkatan Kualitas Pelayanan SPKT, Setiap Laporan dan Aduan Masyarakat Dilayani

Sabtu, 21 November 2026 - 17:13 WIB

Satreskrim Polres Karo Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penanganan Perkara

Sabtu, 21 November 2026 - 17:10 WIB

Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Karo Intensifkan Patroli Malam di Sejumlah Titik Rawan

Sabtu, 21 November 2026 - 16:57 WIB

Subuh Keliling, Polres Karo Pererat Silaturahmi dan Jalin Komunikasi Kamtibmas dengan Jemaah Masjid

Berita Terbaru