Nasionaldetik.com,— 17 Juni 2026.Azril Aima, Ketua Komisi II DPRD Merangin, akhirnya memberikan klarifikasi mengenai penutupan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas kisruh pelantikan kepala sekolah pada 15 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa RDP tersebut ditutup dari liputan wartawan bukan atas perintah sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pimpinan dan anggota dewan.
“Kalau dibilang mengusir itu terlalu kasar ya. Jujur, saya yang menyampaikan penutupan RDP ini atas dasar kesepakatan bersama pimpinan dan seluruh anggota
komisi,” tegasnya saat dihubungi via telepon, Selasa (16/6/2026). Ia menjelaskan bahwa saat itu Ketua
DPRD, Wakil Ketua DPRD II, Sekwan, dan seluruh anggota komisi hadir.
Azril mengungkapkan, keputusan menutup RDP diambil setelah adanya diskusi internal. “Saya tidak mungkin menyampaikan itu kalau tidak ada kesepakatan di dalam. Apalagi di sebelah saya Ketua DPRD dan Waka. Ketua DPRD ngomong ke saya, ‘Mamak, kita tutup dak usah ada wartawan dululah’. Pak Waka juga seperti itu dan semua anggota komisi juga seperti itu. Saya sampaikanlah apa adanya. Bukan atas saya pribadi tapi karena kesepakatan. Yang menyampaikan tentulah saya sebagai ketua komisi,” ujarnya.
Azril blak-blakan soal alasan utama RDP ditutup: khawatir wartawan menulis berita berbeda-beda. “Kepala saja sama hitam, hati berbeda-beda. Wartawan ini kan banyak, beritanya berbeda. Sementara kita meluruskan kisruh yang ada, jangan sampai kisruh ini menjadi kisruh yang berkepanjangan. Makanya kita sepakat tutup dulu kemarin,” jelasnya.
Saat ditanya apakah ada keterlibatan eksekutif dalam penutupan RDP, Azril menegaskan keputusan itu murni internal DPRD. “Ini kesepakatan kami sesama anggota DPRD. Tidak ada keterlibatan OPD maupun Pemkab Merangin,” tegasnya.
Hasil RDP Akan Disampaikan dengan Satu Bahasa Meskipun RDP
dilaksanakan secara tertutup, Azril menjamin bahwa hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada publik secara utuh dan jelas. “Walaupun tertutup, hasilnya akan kami sampaikan dalam satu bahasa. Kemarin karena saya harus segera kembali ke Jambi, saya persilakan Bapak Ketua DPRD dan Bapak Wakil Ketua untuk berhadapan dengan wartawan setelah RDP selesai,” tutupnya.
RDP tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari polemik mutasi dan pelantikan kepala sekolah yang terjadi pada 6 Juni 2026, serta dugaan praktik jual-beli jabatan yang muncul ke permukaan.
Reporter: Gondo Irawan
