JAKARTA – Nasionalisme Indonesia sejatinya tidak dapat dimaknai sebatas kecintaan terhadap tanah air ataupun kebanggaan terhadap identitas kebangsaan. Lebih dari itu, nasionalisme Indonesia memiliki akar historis dan nilai ideologis yang kuat, yakni religiusitas serta sikap antikolonialisme.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat menerima kunjungan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di Jakarta, Senin (3/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Viva Yoga mengulas kembali perjalanan intelektualnya ketika aktif di lingkungan organisasi kemahasiswaan. Ia mengenang sosok Ahmad Dahlan Ranuwihardjo, salah satu tokoh pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang turut memperkenalkannya pada pemikiran kebangsaan melalui ruang-ruang diskusi bersama sejumlah tokoh nasional yang dekat dengan Presiden Soekarno.
Dari pengalaman tersebut, Viva Yoga memperoleh pemahaman bahwa nasionalisme bukanlah konsep tunggal yang dapat diseragamkan untuk setiap bangsa. Setiap negara memiliki karakter nasionalisme yang dibentuk oleh sejarah, pengalaman kolektif, serta perjalanan peradabannya masing-masing.
Ia menegaskan, nasionalisme Indonesia memiliki watak yang berbeda dari nasionalisme ekspansionis yang justru menjadikan kekuatan negara sebagai instrumen dominasi terhadap bangsa lain.
Dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa, nasionalisme Indonesia lahir dari kesadaran untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Karena itu, semangat kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip antikolonialisme.
Lebih jauh, Viva Yoga memandang kolonialisme sebagai manifestasi ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, sekaligus prinsip moralitas agama.
Dengan demikian, nasionalisme Indonesia memiliki dua karakter fundamental yang saling melengkapi: religius dan antikolonialisme.
Nasionalisme yang Memanusiakan, Bukan Mendominasi
Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa nasionalisme tidak semestinya berhenti pada simbol, slogan, maupun romantisme sejarah. Nasionalisme harus tercermin dalam keberpihakan terhadap keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penolakan terhadap segala bentuk penindasan.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga juga mengaitkan pemikiran kebangsaan dengan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Selain membahas persoalan ideologis, dialog bersama pengurus DPP GMNI turut menyinggung persoalan konflik pertanahan di kawasan transmigrasi.
Viva Yoga mengakui bahwa persoalan tersebut masih menjadi tantangan yang memerlukan penyelesaian serius. Salah satu penyebabnya adalah tumpang tindih administrasi dan status penguasaan lahan, baik dengan kawasan hutan, aset swasta, BUMN, tanah perorangan, maupun wilayah masyarakat.
Ia menjelaskan, terdapat persoalan ketika lahan transmigrasi yang sebelumnya telah memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui keputusan Kementerian Kehutanan pada 2020. Kondisi tersebut menjadi salah satu sumber munculnya konflik agraria.
Kementerian Transmigrasi, menurutnya, terus berupaya mengurai persoalan tersebut melalui koordinasi dan langkah penyelesaian lintas kementerian.
Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ruang silaturahmi antara pejabat pemerintah dan organisasi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan kembali relevansi pemikiran nasionalisme dalam menjawab tantangan kebangsaan kontemporer.
Di tengah kompleksitas persoalan bangsa, pesan yang mengemuka cukup jelas: nasionalisme Indonesia harus tetap berpijak pada nilai ketuhanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta konsisten menolak segala bentuk kolonialisme dan ketidakadilan.
Sebab, kemerdekaan sejati bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan masa lalu, melainkan juga tentang memastikan tidak ada manusia maupun kelompok masyarakat yang kehilangan hak dan martabatnya di tanah air sendiri.



























