Skandal HGB Karangdagangan: Dugaan Konspirasi Sistematis Oknum Desa dan BPN Sulutkan Amarah Publik

EDI SUPRIADI

- Redaksi

Senin, 5 Oktober 2026 - 09:36 WIB

5096 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Nasionaldetik.com,— 05 Oktober 2026 Praktik mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat desa dan instansi terkait kembali memicu kecaman publik. Pimpinan Redaksi sekaligus praktisi hukum, Ir. Edi Supriadi, mengecam keras dugaan konspirasi sistematis dalam penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pihak ketiga (Joko) di atas lahan yang status hukumnya masih dalam proses sengketa banding di pengadilan.

Sengketa yang berlokasi di Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandargedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini disinyalir tidak hanya menabrak etika administrasi publik, tetapi juga sarat unsur pidana berat yang melibatkan oknum Kepala Desa (Pak Tambit), Sekretaris Desa/Carik, Mantan Kasun Muliyolo, oknum BPN, hingga keterlibatan pihak luar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Duga Skenario Kejahatan Sistematis dan Intimidasi Berdasarkan penelusuran tim investigasi, perizinan pendirian PT dan pengelolaan lahan telah diupayakan oleh pihak penggugat sejak tahun 2021. Namun, sepanjang tahun 2022 hingga proses sengketa hukum bergulir di tingkat banding, proses penerbitan HGB atas nama pihak lain justru dipaksakan.

Ir. Edi Supriadi membeberkan sejumlah indikasi pelanggaran fatal dalam proses tersebut:

Penerbitan HGB Cacat Hukum: BPN dan Pemerintah Desa diduga nekat memproses sertifikat di atas lahan yang status hukumnya belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Oknum perangkat desa diduga memberikan kesaksian tidak benar serta menandatangani dokumen pengukuran dan pengesahan tanpa adanya pendelegasian atau kuasa sah dari ahli waris yang sebenarnya.

Dalam rangkaian prosesnya, oknum Notaris (Bu Wiwik) Tak hanya itu saja notaris hak waris Bu cuti diduga sempat mendapat tekanan fisik dan intimidasi oleh kelompok preman suruhan oleh Joko Hermanto cs untuk memuluskan pemberkasan.

Berpotensi Terjerat Pasal Pidana Berat (Pasal 263 & 264 KUHP)
Menanggapi dalih Kepala Desa (Pak Tambit) yang mengklaim tindakan tersebut sekadar meneruskan berkas lama, Ir. Edi Supriadi menepis keras alasan tersebut. Menurutnya, penggunaan dokumen tidak sah untuk melahirkan akta otentik seperti HGB memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat.

Sesuai dengan ketentuan hukum pidana terkait pemalsuan surat dan dokumen pertanahan:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat, memalsukan, atau menggunakan surat palsu seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian atau hak, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun.

Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 KUHP): Apabila pemalsuan berkaitan dengan akta otentik seperti sertifikat tanah/HGB, ancaman pidana meningkat hingga paling lama 8 tahun penjara.

“Ini bukan sekadar kekeliruan administrasi, melainkan bentuk pengangkangan terhadap hukum dan undang-undang secara terbuka. Bagaimana mungkin HGB diterbitkan di atas lahan yang masih berstatus sengketa aktif di pengadilan? Ditambah lagi ada dugaan pemalsuan surat ahli waris dan pengerahan premanisme,” tegas Ir. Edi Supriadi.

Langkah Hukum dan Pelaporan BPN hingga APH Pihak penggugat bersama tim redaksi menegaskan bahwa penerbitan HGB tersebut bersifat cacat administrasi dan batal demi hukum.

“Kami tidak akan tinggal diam. Seluruh oknum yang terlibat—mulai dari Kepala Desa, Carik, Mantan Kasun, oknum Notaris, hingga pejabat BPN yang meloloskan berkas bermasalah ini—akan resmi kami laporkan ke Aparat Penegak HUKUM (APH) serta Satgas Anti-Mafia Tanah,” pungkas Edi Supriadi secara tegas.

Tim Redaksi

Berita Terkait

Gotong Royong Bersama Warga, Babinsa Kemusu Perkuat Kebersamaan dan Kepedulian Lingkungan
Siasat Jitu Babinsa Tipes, Rangkul Ketua RT ‘Kopi Darat’ Demi Jaga Keamanan Lingkungan Warga Masyarakat 
Bersama Menjaga Kerukunan, TNI-Polri Hadir Monitoring Kegiatan Ibadah di GMI Kerajaan
Jaga Kekhusyukan Ibadah, Babinsa Koramil 04/Tigalingga Hadir di Tengah Jemaat Gereja Pentakosta
Babinsa Koramil 03/Parongil Monitoring Ibadah Minggu di HKBP Sion Pardamean
Perkuat Sinergitas, Babinsa dan Polri Kawal Ibadah Minggu di Sidikalang
*Polri Terus Perkuat Pemberantasan Narkoba, Sita 600 Ton dan Bongkar Jaringan Internasional*
BUKAN KEKALAHAN, INI PRESTASI! KABUPATEN SERANG RAIH JUARA 2 FUTSAL PORPROV VII BANTEN 2026, SUPRANI: TETAP BANGGA DAN TERUS BERJUANG!

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:19 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Ajak Sopir Truk Lintas Jawa-Sumatera Utamakan Keselamatan

Minggu, 22 November 2026 - 20:10 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Polres Karo Imbau Pengendara Lengkapi SIM dan STNK Demi Keselamatan Berlalu Lintas

Sabtu, 21 November 2026 - 21:58 WIB

Bupati Karo Resmi Buka Pekan Kebudayaan Daerah 2026, Ajak Generasi Muda Lestarikan Warisan Budaya

Sabtu, 21 November 2026 - 17:21 WIB

Operasi Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Survei Jalan Rusak di Jalur Alternatif Kabanjahe–Berastagi Jelang Nataru

Sabtu, 21 November 2026 - 17:17 WIB

Polres Karo Pastikan Peningkatan Kualitas Pelayanan SPKT, Setiap Laporan dan Aduan Masyarakat Dilayani

Sabtu, 21 November 2026 - 17:13 WIB

Satreskrim Polres Karo Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penanganan Perkara

Sabtu, 21 November 2026 - 17:10 WIB

Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Karo Intensifkan Patroli Malam di Sejumlah Titik Rawan

Sabtu, 21 November 2026 - 16:57 WIB

Subuh Keliling, Polres Karo Pererat Silaturahmi dan Jalin Komunikasi Kamtibmas dengan Jemaah Masjid

Berita Terbaru