PNIB : Indonesia Lebih Nyata Darurat Wahabi Khilafah Terorisme KKN dan Intoleransi Daripada Darurat Miras dan Narkoba

- Redaksi

Jumat, 1 November 2024 - 02:43 WIB

4090 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Nasionaldetik.com , DIY -Kata darurat seringkali dipahami sebagai sesuatu hal yang mendesak harus diatasi. Namun dalam beberapa kasus, kata darurat masih dianggap sebelah mata karena bahaya yang dimaksud tidak terlihat secara fisik.
Indonesia darurat khilafah wahabi terorisme, KKN dan intolerasi dianggap sesuatu ilusi. Selain tidak terlihat secara fisik karena berujud paham asing, juga karena para pelaku tidak secara terang-terangan melakukan aksinya.

“Indonesia darurat khilafah wahabi intoleransi terorisme dan KKN bukan sekedar omong kosong. HTI reborn, intoleransi diberbagai tempat hingga penangkapan terduga teroris menjadi bukti kita belum bisa menuntaskan persoalan hingga ke akarnya. Masalah wahabi khilafah kelompok anti Pancasila sudah berpuluh tahun ada di sekitar kita, namun hingga hari ini masih ada. Inilah salah satu alasan bagi PNIB untuk menyatakan kita dalam situasi darurat” ungkap Gus Wal selaku ketua umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB)

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berbeda dengan situasi darurat lainnya, PNIB menyoroti masalah narkoba, miras yang sudah ditetapkan status darurat. Menurut Gus Wal pada faktanya darurat narkoba dan miras hanya sebuah slogan saja.

“Darurat miras menjadi ilusi saat yang ditangkap sebatas penggunanya, sementara pabrik dan industri miras aman tak tersentuh. Begitu pula dengan narkoba, hanya menyasar pengguna dan pengedar. Namun mengusut produsen narkoba butuh waktu lama meskipun info dari pengedar sudah jelas” imbuh Gus Wal.

Selain pengungkapan industri yang terkesan banyak tarik ulur kepentingan oknum, PNIB juga menanggapi perda miras di daerah yang terjadi kontradiksi.

“Perda miras direvisi namun isinya bukan memberantas tetapi mengatur peredaran. Ini yang membuat kita prihatin. Di Yogyakarta contohnya, Perda Miras justru melarang produk miras tradisional yang sudah turun menurun, namun miras impor berbayar dan bermerek justru diberi ruang beredar, atau istilahnya dilindungi dari persaingan dengan miras produk tradisional lokal” kata Gus Wal

Baca Juga :  Polres Nganjuk Berhasil Tangkap Pengedar Narkoba Jenis Sabu di Kelurahan Warujayeng

Menjadi perhatian semua pihak bahwa persoalan darurat miras dan narkoba hanya menjadi ilusi penegakan hukum. Ada hal yang lebih darurat daripada itu namun belum diprioritaskan.

“Darurat Miras itu seperti halnya sebuah ilusi selagi pabriknya masih kokoh berdiri. Yang lebih urgent untuk segera diselesaikan oleh negara, pemerintah dan aparat penegak hukum adalah Darurat Wahabi Khilafah, Darurat Intoleransi , Darurat Radikalisme Terorisme, Darurat Korupsi Kolusi Nepotisme. Semua itu mengancam masa sekarang dan masa depan bangsa. Kita tidak bisa hanya berdiam diri menunggu kelompok Khilafah Wahabi memproduksi kader teroris baru, lalu baru kita tindak. Kita butuh deteksi dini pada gerakan mereka yang sekiranya sudah melenceng dari Pancasila UUD 45 dan semangat persatuan Bhinekka Tunggal Ika” pungkas Gus Wal

——–
Nasionaldetik.com , Jombang – Kata darurat seringkali dipahami sebagai sesuatu hal yang mendesak harus diatasi. Namun dalam beberapa kasus, kata darurat masih dianggap sebelah mata karena bahaya yang dimaksud tidak terlihat secara fisik.
Indonesia darurat khilafah wahabi terorisme, KKN dan intolerasi dianggap sesuatu ilusi. Selain tidak terlihat secara fisik karena berujud paham asing, juga karena para pelaku tidak secara terang-terangan melakukan aksinya.

“Indonesia darurat khilafah wahabi intoleransi terorisme dan KKN bukan sekedar omong kosong. HTI reborn, intoleransi diberbagai tempat hingga penangkapan terduga teroris menjadi bukti kita belum bisa menuntaskan persoalan hingga ke akarnya. Masalah wahabi khilafah kelompok anti Pancasila sudah berpuluh tahun ada di sekitar kita, namun hingga hari ini masih ada. Inilah salah satu alasan bagi PNIB untuk menyatakan kita dalam situasi darurat” ungkap Gus Wal selaku ketua umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB)

Baca Juga :  Kinerja Bawaslu Tulungagung dipertanyakan, LMP Minta Arahan Pusat

Berbeda dengan situasi darurat lainnya, PNIB menyoroti masalah narkoba, miras yang sudah ditetapkan status darurat. Menurut Gus Wal pada faktanya darurat narkoba dan miras hanya sebuah slogan saja.

“Darurat miras menjadi ilusi saat yang ditangkap sebatas penggunanya, sementara pabrik dan industri miras aman tak tersentuh. Begitu pula dengan narkoba, hanya menyasar pengguna dan pengedar. Namun mengusut produsen narkoba butuh waktu lama meskipun info dari pengedar sudah jelas” imbuh Gus Wal.

Selain pengungkapan industri yang terkesan banyak tarik ulur kepentingan oknum, PNIB juga menanggapi perda miras di daerah yang terjadi kontradiksi.

“Perda miras direvisi namun isinya bukan memberantas tetapi mengatur peredaran. Ini yang membuat kita prihatin. Di Yogyakarta contohnya, Perda Miras justru melarang produk miras tradisional yang sudah turun menurun, namun miras impor berbayar dan bermerek justru diberi ruang beredar, atau istilahnya dilindungi dari persaingan dengan miras produk tradisional lokal” kata Gus Wal

Menjadi perhatian semua pihak bahwa persoalan darurat miras dan narkoba hanya menjadi ilusi penegakan hukum. Ada hal yang lebih darurat daripada itu namun belum diprioritaskan.

“Darurat Miras itu seperti halnya sebuah ilusi selagi pabriknya masih kokoh berdiri. Yang lebih urgent untuk segera diselesaikan oleh negara, pemerintah dan aparat penegak hukum adalah Darurat Wahabi Khilafah, Darurat Intoleransi , Darurat Radikalisme Terorisme, Darurat Korupsi Kolusi Nepotisme. Semua itu mengancam masa sekarang dan masa depan bangsa. Kita tidak bisa hanya berdiam diri menunggu kelompok Khilafah Wahabi memproduksi kader teroris baru, lalu baru kita tindak. Kita butuh deteksi dini pada gerakan mereka yang sekiranya sudah melenceng dari Pancasila UUD 45 dan semangat persatuan Bhinekka Tunggal Ika” pungkas Gus Wal

Penulis : Tim PNIB

Pimred : Edi uban

Berita Terkait

Polres Kendal Bongkar Praktik Perjudian Togel di Angkringan Cepiring
Presiden Prabowo Disambut Meriah di Pembukaan Apel Kasatwil Polri 2024
Polri Akan Gelar Apel Kasatwil 2024 Hari Ini, Fokus Wujudkan Keamanan Dalam Negeri
Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba, Korem 071/Wijayakusuma Sidak Anggota Tes Urine, 
Putusan PTDH untuk Oknum Polisi Pelaku Penembakan Pelajar di Semarang
Polres Batang Gelar Turnamen Bola Voli Bhayangkara Cup 2024 dengan Sukses
Apel Gabungan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Musim Penghujan di Kendal
Pangkoops Udara I Hadiri Kegiatan Senior Officer Bilateral Engagement

Berita Terkait

Kamis, 12 Desember 2024 - 16:08 WIB

Silaturahmi Institusional: Propam Polres Simalungun dan Denpom I/1 Pematangsiantar Perkuat Sinergitas

Kamis, 12 Desember 2024 - 16:01 WIB

Pangdam I/BB Menerima Kunjungan Ketua PASI Sumut.

Kamis, 12 Desember 2024 - 15:49 WIB

Polsek Perdagangan Berhasil Ciduk SP, BD Sabu di Marihat Bandar: BB 17,92 Gram Sabu Berhasil Diamankan!

Kamis, 12 Desember 2024 - 15:41 WIB

Babinsa Koramil 09/NL Komunikasi Sosial (KOMSOS) Dengan Pj. Kades dan Perangkat Desa Mengenai Bantuan

Kamis, 12 Desember 2024 - 14:13 WIB

Pangdam I/BB Tumbuhkan Kembali Semangat dan Moril Prajurit Batalyon Armed 2/KS

Kamis, 12 Desember 2024 - 14:04 WIB

Polsek Tanah Jawa Lakukan Pengamanan dan Pengaturan Lalulintas di Lokasi Perbaikan Jalan Hatonduhan

Kamis, 12 Desember 2024 - 13:52 WIB

Polres Simalungun Kembali Lakukan Penyelidikan Dugaan Tambang Pasir Ilegal di Desa Perdagangan II

Rabu, 11 Desember 2024 - 15:33 WIB

Pama Ajendam I/BB Letda Caj Irwansyah Raih Prestasi dan Kenangan Manis di Kodim 0201/Medan

Berita Terbaru

MEDAN

Pangdam I/BB Menerima Kunjungan Ketua PASI Sumut.

Kamis, 12 Des 2024 - 16:01 WIB