TULUNGAGUNG, Jatim, Nasionaldetik.com – Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA SMK di Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung, Senin (12/8/2024). Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Tulungagung-Trenggalek, Shindu Widyabadra, untuk membahas permasalahan yang sempat memanas tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, menegaskan bahwa meskipun sekolah menengah atas (SMA) (SMK) berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Timur, pengelolaan pendidikan di wilayah Tulungagung tetap menjadi tanggung jawab DPRD setempat. “Anak didik yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung itu adalah anak warga saya,” ujar Gunawan dengan tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350-B.jpg")
Dalam rapat tersebut, Gunawan menyampaikan kekhawatirannya terkait sikap Cabang Dinas Pendidikan yang dinilai terlalu kaku dalam menerapkan aturan, tanpa mempertimbangkan kearifan lokal yang ada. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan kecurangan dalam proses PPDB yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Saya mendapatkan informasi jika ada yang tidak sesuai aturan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gunawan menjelaskan bahwa Komisi A DPRD Tulungagung tidak akan berhenti pada rapat ini saja. Ia menyebutkan bahwa anggota fraksi lainnya akan melakukan lobi ke anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB di Kabupaten Tulungagung. Salah satu alternatif yang diusulkan oleh Gunawan adalah kembali ke sistem tes sebagai mekanisme seleksi, meninggalkan sistem zonasi yang dinilainya kurang adil.
Di sisi lain, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Tulungagung-Trenggalek, Shindu Widyabadra, memberikan tanggapan singkat saat dimintai keterangan usai rapat. “Silahkan tanya ke komisi,” ujarnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Rapat dengar pendapat ini menandai langkah awal dalam upaya DPRD Tulungagung untuk mengatasi permasalahan dalam proses PPDB, yang menjadi perhatian utama para orang tua dan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.
