Nasionaldetik.com – Suasana audiensi antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat (PIAR) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang, Jumat (20/6/2025), berlangsung panas.
Audiensi yang digelar di ruang rapat kantor PUPR itu membahas dugaan penyimpangan dalam proyek rekonstruksi jalan paket 1 di kawasan Sampang Sport Center (SSC) dengan nilai kontrak Rp 4,1 miliar lebih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, LSM PIAR menuding adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, mulai dari penggunaan saluran drainase usang, proses pemadatan tanah yang tidak maksimal, hingga dugaan penggunaan U-Ditch bekas.
Namun pihak PUPR membantah tudingan tersebut. Kepala PUPR Kabupaten Sampang, Moh. Ziz, yang didampingi Kabid Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Siti Muatifa, menegaskan bahwa proyek tersebut telah dikerjakan sesuai prosedur dan pengawasan teknis.
“Kami terbuka terhadap masukan dan kontrol dari masyarakat, termasuk dari LSM. Namun segala tahapan pekerjaan kami jalankan sesuai regulasi,” kata Ziz.
Siti Muatifa menambahkan, pihaknya mengapresiasi peran LSM sebagai pengawas independen, namun menyayangkan sikap dalam forum audiensi yang menurutnya tidak mencerminkan etika organisasi.
“Kami kecewa. Sikap yang ditunjukkan dalam forum audiensi kurang beretika. Bahkan sempat terjadi tindakan tak pantas seperti membentak, memukul meja, hingga menempelkan tulisan-tulisan bernada kasar di dinding,” ungkap Siti.
Dari pihak kontraktor pelaksana, Imam Syafiuddin dari CV. Dua Utama Sejahtera juga turut hadir dalam audiensi. Ia menilai bahwa pertemuan tersebut tidak berjalan secara konstruktif dan sarat dengan emosi.
“Kami tidak anti-kritik. Tapi kritik harus disampaikan dengan cara yang profesional. Audiensi tadi cenderung emosional dan tidak memahami detail teknis pelaksanaan proyek,” tegas Imam.
Lebih lanjut, Imam juga mempertanyakan kapasitas dan legalitas LSM PIAR.
“LSM itu seharusnya menjadi mitra kritis pemerintah, bukan alat untuk menekan demi kepentingan tertentu. Legalitas dan komitmen terhadap etika itu penting, agar publik tidak tertipu oleh LSM yang abal-abal,” tambahnya.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak LSM PIAR atas tudingan dan kritik yang dilayangkan oleh Dinas PUPR dan pihak pelaksana proyek. Upaya konfirmasi masih dilakukan oleh redaksi.
Catatan redaksi: Kritik dan kontrol adalah bagian penting dari demokrasi. Namun etika, legalitas, dan pemahaman substansi adalah fondasi utama agar kontrol sosial tidak kehilangan kredibilitas.
Tim Redaksi
