Nasionaldetik.com , Jakarta – Persaingan perdagangan berdampak pada kriris ekonomi pada suatu negara saat tidak mampu bersaing di kancah global. Arus modernisasi dan investasi asing seringkali melahirkan resiko bagi industri lokal berbasis sumber daya manusia. Rabu (30/10/24)
Industri textile salah satu usaha yang menyerap banyak tenaga kerja terpaksa tutup yang berakibat PHK pada karyawannya. Sritex yang dinyatakan pailit (Bangkrut) menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah (menteri perdagangan dan perindustrian) melindungi industri dalam negeri dari gempuran perang dagang.
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) menyampaikan pernyataannya terkait fenomena PHK besar-besaran yang sedang terjadi di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang pertama perlu digarisbawahi adalah pemahaman bahwa buruh dan karyawan itu asset bangsa, bukan sekedar alat bantu untuk proses produksi. PHK yang terjadi pada mereka akan berdampak luas tidak hanya sosial, namun ekonomi masyarakat kelas bawah. Sritex yang dinyatakan pailit secara asset keuangan pada faktanya masih punya asset luar biasa yaitu sumber daya manusia. Buruh dan karyawan harus lebih utama diselamatkan daripada perusahaan yang syarat skandal dan konspirasi penyebab kebangkrutannya” jelas Gus Wal pada awak media yang meminta pendapatnya.
Menurut Gus Wal, Sritex sama seperti perusahaan lain yang bermasalah dengan keuangan kemudian karyawannya terancam PHK. Ironisnya ini terjadi di masa transisi kepemimpinan nasional.
“Sritex selama ini diduga menjadi industri besar yang memonopoli supply pengadaan seragam TNI, ASN, Polri hingga sekolah negeri seluruh Indonesia sejak puluhan tahun. Mengapa tiba-tiba dinyatakan pailit alias bangkrut? Siapa saja yang bermain di proses kebangkrutan? Hutang perusahaan triliunan kemana larinya? Ini harus disampaikan ke publik secara transparan. Jangan sampai karyawan dan buruh menjadi korban kesalahan manajemen perusahaan lalu status pailit dijadikan alasan membenarkan PHK ribuan karyawan Sritex” lanjut Gus Wal.
PNIB yang selama ini konsisten memperjuangkan hak-hak warga negara lintas agama, suku, budaya dan kebhinekaan merasa perlu untuk menyampaikan aspirasi bagi kebaikan bangsa.
“PHK massal akan selalu berdampak pada kerawanan sosial. Kekecewaan ribuan korban PHK kepada pemerintah (menteri perdagangan dan perindustrian) yang tak mampu melindungi mereka sangat riskan ditunggangi kepentingan asing. Kelompok intoleransi akan sangat mudah masuk memprovokasi kekecewan mereka. Dengan mengatasnamakan agama, kelompok khilafah dan Wahabi dengan mudah akan mendoktrin mereka dengan rasa kebencian bahkan perlawanan anti pemerintah yang dituduh mengabaikan hak-hak kehidupan mereka sebagai warga negara. Ini yang perlu diwaspadai oleh semua pihak untuk tidak hanya fokus pada kepailitan perusahaan, tapi dampak sosial ke depannya” imbuh Gus Wal.
“Sekali lagi kami tegskan, buruh dan karyawan adalah asset bangsa yang wajib diselamatkan masa depannya. Persoalan perusahaan selalu ada namun jangan sampai menjadikan buruh dan karyawan sebagai korbannya. Bos-bos perusahaan masih bisa hidup mewah meski perusahaannya tutup, namun buruh yang di PHK akan ditangisi anak dan istrinya yang berpikir besok makan apa dan yang lebih berbahaya jika buruh sritex dan perusahaan lainya di phk dan didoktrin oleh kelompok wahabi khilafah untuk melakukan aksi terorisme ataupun makar akan jauh sangat lebih berbahaya bagi ancaman keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia” pungkas Gus Wal
Penulis : Tim PNIB
Pimred : Edi uban
