Oleh: Hosy Muhammad
(Bendum DPC GMNI Tegal)
Jelang Pesta Demokrasi 2029, panggung politik kita tidak lagi cuma soal panggung kampanye, baliho di pinggir jalan, atau debat di TV. Tanpa banyak yang sadar, arena pertarungan sesungguhnya sudah bergeser ke tempat yang jauh lebih senyap tapi sangat masif, yaitu layar ponsel kita masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di era hari ini algoritma media sosial bukan lagi sekadar alat penyalur informasi, melainkan perancang cara kita berpikir dan merasa. Lalu muncul pertanyaan mendasar yaitu apakah strategi mainan algoritma ini benar-benar berdampak besar pada arah suara rakyat?
Jawabannya jelas berpengaruh besar. Algoritma bekerja secara licik dengan menangkap apa yang kita sukai, membesar-besarkan ketakutan kita, dan terus menyuapi narasi yang searah. Ketika para calon dan tim suksesnya mulai sibuk memesan algoritma demi membentuk personal branding atau merancang konten yang sengaja dibikin viral, pemilih secara perlahan disetir tanpa sadar.
Di sinilah letak ancaman terbesarnya. Saat panggung politik berubah jadi sekadar ajang adu gimik dan manipulasi feed, kualitas demokrasi kita jelas sedang merosot tajam. Sebagai masyarakat, kita dihadapkan pada tantangan nyata: ketika para kandidat sibuk memoles citra dan memainkan algoritma, bagaimana caranya rakyat bisa menilai kandidat berdasarkan kerja-kerja konkret mereka di lapangan, bukan cuma balutan konten kemasan?
Ini yang harus jadi pekerjaan rumah bersama bagi gerakan sosial dan masyarakat sipil. Kita memang tidak bisa menolak canggihnya teknologi, tapi kita jelas tidak boleh membiarkan nasib bangsa ditentukan oleh susunan koding dan angka engagement.
Untuk menjaga agar suara rakyat tidak gampang didikte di Pemilu 2029, ada beberapa hal mendesak yang harus kita dorong.
Pertama, literasi digital kita harus naik kelas. Literasi digital tak boleh lagi cuma sebatas jargon “saring sebelum sharing” atau cara membedakan berita hoaks. Masyarakat harus sadar secara kritis bahwa apa yang muncul di layar ponsel mereka adalah hasil rakitan strategi pemasaran politik, bukan realitas utuh kehidupan sehari-hari.
Kedua, paksa publik melihat rekam jejak, bukan tampilan layar. Media massa, komunitas anak muda, dan gerakan akar rumput harus rajin membongkar rekam jejak para calon. Pertanyaan utama yang harus terus kita tagih ke para kontestan bukanlah “seberapa menarik video mereka”, melainkan “apa yang sudah dan benar-benar akan mereka kerjakan untuk rakyat?”
Ketiga, desak keterbukaan dalam kampanye digital. Penyelenggara pemilu tidak boleh gagap. Penggunaan akun buzzer, iklan politik berbasis data pribadi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) harus diatur secara ketat dan transparan. Publik berhak tahu siapa di balik konten-konten yang berseliweran di media sosial mereka.
Pada akhirnya, Pemilu 2029 akan jadi ujian seberapa matang kita berdemokrasi. Algoritma mungkin pintar memprediksi apa yang ingin kita lihat di layar, tapi ia tidak akan pernah bisa merasakan penderitaan, kebutuhan, dan jeritan nyata rakyat di lapangan. Kita harus kembali pada hal yang paling mendasar, menilai pemimpin dari rekam jejak, komitmen, dan kerja nyatanya bukan dari seberapa sering mukanya muncul di FYP. Hanya dengan cara pikir yang kritis dan keberanian menagih bukti konkret, suara kita tidak akan habis diakali oleh politik algoritmik.
