TULUNGAGUNG, Nasionaldetik.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sinergi dengan instansi vertikal mitra Mal Pelayanan Publik (MPP).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dengan 16 instansi vertikal mitra MPP serta peluncuran tujuh inovasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung, Senin (24/8/2026) pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Imroatул Mufidah, dalam laporannya menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama tersebut menjadi momentum penting untuk memperpanjang kerja sama yang sebelumnya telah berakhir masa berlakunya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti keberlanjutan komitmen antara Pemkab Tulungagung dan instansi vertikal dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan semakin optimal.
Sejumlah instansi vertikal yang menjadi mitra MPP antara lain kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Narkotika Nasional, Kantor ATR/BPN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik serta UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
“Langkah ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat, konsistensi dan sinergi yang terus terjaga antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terputus dan justru harus semakin prima,” kata Imroatул.
Di sisi lain, DPMPTSP juga mencatat capaian positif di bidang investasi. Realisasi investasi pada semester I tahun 2026 mencapai Rp652.216.692.568 atau 119,45 persen dari target tahunan yang ditetapkan.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan bahwa Tulungagung masih memiliki daya tarik sebagai daerah tujuan investasi yang aman, prospektif dan ramah bagi pelaku usaha.
Kinerja pelayanan perizinan DPMPTSP Tulungagung juga mendapat pengakuan di tingkat nasional. Berdasarkan penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) tahun 2026 yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 30 Juli 2026, DPMPTSP Tulungagung memperoleh nilai 92,096 dengan predikat Sangat Baik.
Untuk mempertahankan capaian tersebut sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, DPMPTSP meluncurkan tujuh inovasi pelayanan.
Ketujuh inovasi tersebut yakni GITAR INVESTASI atau Gerbang Indah Tulungagung Terpadu Perizinan dan Potensi Daerah, SITA PINTAR atau Sistem Informasi Data Perizinan dan Nonperizinan Terpadu, serta MOSS KELING atau Mobile OSS Keliling.
Berikutnya PINTA DISAPA (Pelayanan Inklusif Tulungagung untuk Disabilitas Peduli dan Aman), KLIR-PM (Klinik Investasi Responsif Penanaman Modal), T-POIN (Tulungagung Opportunity and Investment Potential), serta IPRO (Investment Project Role to Offer) yang diarahkan pada hilirisasi sektor perikanan.
Khusus melalui PINTA DISAPA, DPMPTSP telah memberikan pelayanan langsung kepada penyandang disabilitas. Hingga 20 Agustus 2026, tercatat sebanyak 21 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sembilan dokumen kependudukan berhasil diterbitkan bagi masyarakat penyandang disabilitas.
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan instansi yang berkaitan dengan masyarakat.
Ia mengapresiasi kerja keras DPMPTSP beserta seluruh jajarannya yang terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik ini sudah menjadi tugas kita semuanya dalam melayani masyarakat. Tujuh inovasi yang hari ini diluncurkan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Tulungagung,” ujar Ahmad Baharudin.
Menurutnya, kemudahan pelayanan perizinan memiliki kaitan erat dengan peningkatan perekonomian daerah. Semakin mudah masyarakat memperoleh pelayanan dan perizinan usaha, semakin besar peluang tumbuhnya UMKM dan lapangan pekerjaan baru.
Ahmad Baharudin menilai keberadaan UMKM dan pelaku usaha menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.
“Daerah yang banyak pengusahanya, UMKM maupun di atas UMKM, daerah itulah yang tahan dengan adanya krisis ekonomi. Dengan banyaknya UMKM, daerah akan kuat secara ekonomi dan mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh instansi yang terlibat dalam pelayanan perizinan terus memperkuat kolaborasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak positif maupun negatif dari setiap kebijakan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi karena kondisi ekonomi masyarakat memiliki hubungan erat dengan stabilitas sosial dan keamanan daerah.
“Kalau ekonominya sudah mapan, masyarakat akan punya kegiatan masing-masing, kebutuhan akan tercukupi. Insyaallah stabilitas sosial akan tetap terjaga. Terciptalah Tulungagung yang kondusif, damai dan tetap rukun,” katanya.
Ahmad Baharudin juga mendorong jajaran Pemkab Tulungagung untuk terus menghadirkan pelayanan yang responsif, inovatif dan maksimal.
“Jadi kita sebagai pelayan masyarakat di Pemda harus responsif, inovatif dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.
Selain penguatan pelayanan dan inovasi, DPMPTSP Kabupaten Tulungagung juga tengah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
Ahmad Baharudin pun meminta seluruh pihak, mulai dari Forkopimda, DPRD, Sekretariat Daerah, instansi vertikal, perangkat daerah, pelaku usaha hingga masyarakat, untuk menjaga sinergi tersebut secara berkelanjutan.
“Jangan hanya pada acara kesepakatan ini saja. Dalam pelaksanaannya diharapkan terus kompak dan menjalankan kewajibannya, menjalankan pelayanannya di bidang masing-masing secara maksimal. Semuanya adalah untuk melayani masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera,” pungkasnya.
Penandatanganan kesepakatan bersama dan peluncuran tujuh inovasi DPMPTSP kemudian diresmikan secara simbolis oleh Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin.
Momentum tersebut diharapkan menjadi penguat transformasi pelayanan publik di Tulungagung, sekaligus membuka semakin luas peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.
