BANDA ACEH – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar dalam seluruh tahapan pemulihan infrastruktur di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah.
Hal tersebut disampaikan Safrizal menanggapi dinamika lapangan terkait pembatasan kendaraan besar di Jembatan Enang-Enang pascabencana banjir bandang dan longsor yang sempat memutus total jalur nasional Bireuen–Takengon tersebut.
“Mengizinkan jembatan tetap beroperasi adalah upaya kita memulihkan denyut nadi ekonomi Gayo, tetapi membatasi kendaraan berat untuk sementara waktu adalah langkah taktis demi menyelamatkan nyawa. Kita tidak boleh lalai atau berkompromi dengan risiko saat proses mitigasi sedang berjalan,” ujar Safrizal tegas di Bener Meriah.
Guna merespons kekhawatiran masyarakat dan pelaku ekonomi terkait pembatasan tonase tersebut, Satgas PRR Aceh bergerak cepat menginstruksikan percepatan penguatan struktur jembatan. Langkah teknis jangka menengah ini diambil sebagai solusi taktis sembari menunggu realisasi pembangunan jembatan permanen secara menyeluruh oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang diprogramkan pada 2027 mendatang.
Safrizal menjelaskan, dinamika di lapangan sangat tinggi, termasuk adanya aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong membuka akses secara mandiri. Satgas PRR menyikapi hal ini bukan sebagai pelanggaran prosedur, melainkan sebagai modal sosial yang sangat berharga yang dimiliki masyarakat Aceh.
“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” kata Safrizal menekankan pentingnya kehadiran unsur teknis pemerintah di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Posko Wilayah PRR Aceh kini tengah memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan tokoh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Ada dua agenda taktis utama yang didorong oleh Kaposwil Satgas PRR Aceh dalam pertemuan tersebut.
Pertama, terkait keterbukaan informasi publik, Safrizal mendesak BPJN Aceh dan Pemkab Bener Meriah untuk menyampaikan secara transparan dan berkala mengenai tahapan kajian teknis, progres penguatan struktur, hingga rencana detail pembangunan permanen 2027 langsung kepada warga terdampak agar tidak terjadi simpang siur informasi.
“Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Kedua, Safrizal mendorong opsi pemanfaatan terbatas terhadap jalur alternatif yang sempat dibuka swadaya oleh warga. Jika secara teknis dinyatakan aman setelah dikaji oleh BPJN, akses tersebut disarankan untuk dibuka terbatas bagi kendaraan ringan guna menyokong mobilitas ekonomi lokal.
Menurut Safrizal, pemerintah harus merespons secara proporsional setiap inisiatif baik dari akar rumput.
“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” pungkasnya.
Langkah proaktif ini menegaskan peran Satgas PRR Aceh dalam merajut komunikasi antara otoritas pusat, daerah, dan warga demi memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan bermartabat. []
