Nasional detik.com,METRO Lampung— Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Wartawan Online (DPW IWO) Indonesia Lampung menyoroti persoalan penggusuran pedagang di kawasan Shopping Center Kota Metro yang berkaitan dengan kebijakan Dinas Perdagangan Kota Metro.
Sekretaris DPW IWO Indonesia, Ferry Fauzin, IM, mengatakan bahwa perubahan demi kemajuan pembangunan memang penting. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting, yakni membangun ruang komunikasi yang baik dengan masyarakat serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perubahan demi kemajuan pembangunan memang penting. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting, yakni membangun ruang komunikasi yang baik dengan masyarakat Kota Metro serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujar Ferry.
Menurutnya, kawasan Shopping Center Kota Metro memang sudah berusia cukup tua dan membutuhkan perhatian dalam hal penataan maupun pembenahan. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk serta-merta menggusur pedagang tanpa memikirkan keberlangsungan usaha dan mata pencaharian mereka.
Ferry menegaskan, Pemerintah Kota Metro, khususnya Dinas Perdagangan, perlu mengedepankan pendekatan humanis dengan membuka ruang dialog bersama para pedagang.
Pemerintah juga diharapkan memikirkan solusi konkret, termasuk menyediakan ruang atau lokasi alternatif agar para pedagang tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan usaha mereka.
“Jika penataan kawasan memang diperlukan demi kemajuan kota, pemerintah juga harus memikirkan dan menyiapkan ruang atau lokasi alternatif bagi para pedagang untuk kembali berdagang,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pembangunan yang bertujuan mendorong kemajuan kota tidak justru mengabaikan nasib masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan di kawasan Shopping Center.
Menurut Ferry, pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada perubahan fisik kawasan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, perlu hadir memberikan perlindungan, kepastian, serta solusi bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penataan kawasan.
“Jangan sampai pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan kota justru mengabaikan nasib masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya dari aktivitas berdagang di kawasan tersebut,” ungkapnya.
Ferry menilai, kemajuan Kota Metro akan lebih bermakna apabila pembangunan berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pedagang menjadi bagian penting dalam mencari penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak.
DPW IWO Indonesia Provinsi Lampung berharap Dinas Perdagangan Kota Metro dapat memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan penataan atau penggusuran tersebut, termasuk langkah yang disiapkan untuk menjamin keberlangsungan usaha para pedagang terdampak.
Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa proses penataan kawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. ( Red )
