Pemko Binjai Ikuti Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 Secara Virtual Bersama KPK RI

Nur Kennan Br. Tarigan

- Redaksi

Rabu, 5 Maret 2025 - 14:36 WIB

40340 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Binjai, Sumut Nasionaldetik.com

Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP bersama dengan Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, S.H., S.Sos., M.Kn, Inspektur Kota Binjai Drs. Eka Edi Saputra, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dr. Heri Hendri, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dr. Harimin Tarigan, Kepala BPKPD Kota Binjai Erwin Toga Purba, S.Sos., M.SP menghadiri Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini diikuti melalui zoom meeting dari Binjai Command Centre, Rabu (5/3).

Baca Juga :  Djoko: Jadikan Prioritas Utama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan terhadap tingkat integritas serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, serta pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma anti-korupsi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan ini terlaksana berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) perihal Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025.

Baca Juga :  Setelah Didera Krisis Dan Pandemi,KUD Jateng Kembali Bangkit

Peluncuran tersebut dilakukan oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto. Ia mengatakan, launching Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah program yang dilakukan oleh KPK. MCP sendiri, merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh daerah di Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Ke depannya, diharapkan MCP dapat menjadi acuan penting bagi setiap pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

(Nur Kennan Tarigan)

Berita Terkait

SAMPAH DI BIARKAN BERSERAKAN DI PINGGIR JALAN MUARA BULIAN 
WARGA KELUHKAN TARIF PARKIR ,DI RSUD HAMBA MUARA BULIAN
PREDARAN ROKOK ILEGAL ,MENGALAMI PENINGKATAN 
Wah !!! Ada Proyek Siluman, Di Komplek Air Panas ,Tanpa volume panjang dan lebar 
DPRD Tetapkan APBD Tulungagung 2026 Senilai Rp3,03 Triliun, Fokus pada Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Warga
Atap Teras KPT Brebes Ambruk Tiga Orang Alami Luka Luka
APH Diduga Tutup Mata, Tambang Galian C Ilegal Marak di Batanghari
Peringatan WCD, Pemkab Brebes Lakukan Aksi Peduli Lingkungan

Berita Terkait

Selasa, 30 September 2025 - 22:37 WIB

SURAT TERBUKA KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA H. PRABOWO SUBIANTO

Selasa, 30 September 2025 - 07:45 WIB

Wau Kabupaten Pacitan Terima Anggaran Rp4 Miliar dari Inpres 2025

Senin, 29 September 2025 - 17:28 WIB

Kalbar Membara: Kasus Ria Norsan dan Krisis Kepercayaan Publik

Senin, 29 September 2025 - 00:13 WIB

Kasus BP2TD: Rajawali Geram, Minta Polda Kalbar Transparan Soal 3 Tersangka Tertunda!

Minggu, 28 September 2025 - 20:37 WIB

Rakyat Kusau Makmur Ultimatum PT ATS 1 Ingkar Aturan!

Minggu, 28 September 2025 - 07:14 WIB

Setelah Gubernur, Siapa Lagi? MAUNG “Tantang” KPK Bongkar Semua Kasus Korupsi di Kalbar!

Sabtu, 27 September 2025 - 17:56 WIB

Klarifikasi Tegas Wartawan FS: Tuduhan ‘Cemari Marwah Jurnalis’ di Banggai Laut Dinilai Tidak Berdasar

Sabtu, 27 September 2025 - 10:24 WIB

LPK-RI Klarifikasi ke Bank Mandiri Region IX Banjarmasin Terkait Agunan 1.565 SHM Plasma Milik Koperasi Sipatuo Sejahtera

Berita Terbaru