Nasionaldetik.com,—21 Agustus 2026 Kinerja pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali menuai sorotan tajam. Berdasarkan data dari sumber situs resmi pemerintah yang diakses pada Jumat, 21 Agustus 2026 pukul 20.35 WIB, realisasi serapan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang dinilai sangat lamban dan memprihatinkan.
Dari total Rencana Umum Pengadaan penyedia senilai Rp49.819.582.737 dengan total RUP keseluruhan mencapai Rp53.601.492.837 dari 469 paket, realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan baru berada di angka Rp5.811.832.121 atau sekitar 10,84 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya, dana puluhan miliar rupiah yang seharusnya berputar untuk menggerakkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Lampung Utara masih mengendap dan belum terealisasi sebesar Rp47.789.660.716 atau mencapai 89,16 persen.
Kondisi ini memantik kritik keras. Lambannya serapan anggaran di paruh ketiga tahun anggaran ini menunjukkan lemahnya manajerial, perencanaan yang tidak matang, serta rendahnya rasa tanggung jawab dari para pejabat berwenang di instansi terkait.
Alih-alih mempercepat roda pembangunan demi kepentingan masyarakat, instansi ini justru terkesan lamban dalam mengeksekusi program. Dari total 469 paket yang direncanakan, mayoritas paket masih belum terealisasi.
Jika tren lambat ini terus dipelihara, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang berpotensi menurunkan mutu pekerjaan konstruksi, membuka celah penyimpangan, hingga berujung pada proyek mangkrak yang merugikan rakyat Lampung Utara.
Berita ini disusun berdasarkan data publik yang bersumber dari situs resmi pemerintah yang dipantau per tanggal 21 Agustus 2026. Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara guna mengimbangi informasi di atas sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.”
Tim Redaksi
