Pesisir barat Nasional detik.com –
Anggaran RP 15 Milyar di APBD Kabupaten Pesisir barat diduga menguap sejak tahun 2014 hingga 2020 . Ironisnya kebocoran yang menjadi catatan temuan BPK itu tidak juga di kembalikan ke Kas Negara. Kebocoran banyak terjadi terutama pada pengerjaan proyek di kabupaten pesisir barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data BPK Perwakilan Lampung menyebutkan di Pesisir barat ada temuan bahwa dari 155 paket proyek , 53 proyek di kerjakan rekanan nakal dan bermasalah sejak tahun 2014 hingga 2020. Kebocoran anggaran yang fantastis RP 15 Milyar lebih itu menjadi topik pembicaraan politisi, tokoh ,aktivitas hingga masyarakat Pesisir barat.
Bahwa pihak pemerintah Kabupaten pesisir barat telah berkordinasi kepada pihak kejaksaan negri liwa untuk memanggil sejumlah rekanan nakal yang hingga kini belum mengembalikan kerugian Negara dari sejumlah paket proyek bermasalah tersebut.
Ketua DPW Barisan Patroit Bela Negara (BPBN) Jhoni yawan mengatakan, “pihaknya prihatin dengan kebocoran anggaran 15 Milyar tersebut. Karena itu pihaknya akan berkordinasi dengan DPN-BPBN Pusat Barisan Patriot Bela Negara H.Dadeng Saepudin.SE serta Dewan Penasehat mayor Jendral TNI ( purn ) djoko susilo “ kami akana kordinasi dengan ketua umum dan Pembina , agar dapat berkordinasi dengan PRESIDEN RI terpilih, KEJAKSAAN AGUNG serta direktur tipikor mabes polri.
Hal itu guna menyelamatkan kebocoran anggaran APBD kabupaten pesisir barat senilai Rp . 15 milyar yang digunakan menjadi temuan BPKP perwakilan lampung” kata jhoni .
Jhoni irawan mengaku heran dengan begitu besarnya kerugian Negara sejak 2014 hingga 2020 yang tidak kunjung selesai” saya heran kenapa sampai begitu besar temuan kerugian Negara.
Selama ini kerja inspektorat dan dinas terkait seperti apa , kok bias sampai temuan sebesar 15 milyar berlarut larut ,’’ katanya belum ada keterangan resmi dari pihak pemda pesisir barat terkait bocoran APBD pesisir barat yang nunggak sejak 2014 – 2020 itu.
Penjelasan inspektorat kabupaten pesisir barat menjelaskan kerugian Negara rp 15 milyar lebih selama kurun waktu 6 tahun2014 2020 akibat ulah rekanan yang belum mengembalikan temuan BPK.
Inspektur Hendry dunan menyebutkan, “setidaknya ada 53 rekanan, bahkan jumlah itu berpotensi bertambah . pihaknya sudah berkordinasi dengan kejaksaan negri ( KEJARI ) lampung barat ( LAMBAR ) kamis 10 pebruari 2022 lalu
Kordinasi bersama kejari lampung barat saat itu riyadi dalam rangka tindak lanjut atas temuan tim auditor badan pemeriksa keuangan (BPK ) propinsi lampung terhadap hasil pelaksanaan kegiatan berupa pembangunan pisik oleh pihak rekanan dari tahun 2014 hingga 2020 yang menyebabkan kerugian Negara hingga angka rp 15 milyar lebih,
Hendry menjelaskan melalui kordinasi tersebut pihaknya sudah menyampaikan hasil temuan BPK perwakilan lampung , terhadap pelaksanaan pembangunan oleh pihak ke 3, dalam hal ini pihak kontraktor .’’ berdasarkan temuan BPK propinsi lampung bahwa dalam kurun waktu 6 tahun , persisnya dari 2014-2020, pelaksanan proyek pembangunan pisik oleh pihak kontraktor yang tidak maksimal menimbulkan kerugian Negara 15 milyar lebih ,’’ ungkap Hendry.
kata Hendry sudah melakukan penagihan kepada para rekanan , akan tetapi tidak di gubris,maka dari itu inspektorat menyerahkan kepada pihak kejari lampung barat , dan nyatanya baru satu yang tertangkap ditetapkan sebagai tersangka korupsi tahun 2024 ini, bagaimana dengan pengembangan kasus korupsi yang lain sepertinya aman aman saja , contoh pembukaan badan jalan di pugung yang sempat menguap hingga kejati , saat ini tidak terdengar lagi apakah kasus tersebut stop , ujar tokoh pemekaran kabupaten pesisir barat farid wijaya di kediaman nya.
Perwarta : Yovi aprianza/red.
