Brebes//nasionaldetik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes mendukung program Pemerintahan Indonesia baru seusai dilantiknya presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Penyesuaian dan perencanaan kegiatan harus sesuai arahan presiden mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan lainnya.
Demikian disampaikan Pj Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT saat membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes, Senin (21/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini saya sampaikan kepada teman-teman camat dan para kades untuk bisa dipahami dalam penyusunan program di desa, musyawarah desa (musdes) nanti mengakomodasi arahan presiden,” ucapnya.
Djoko mengatakan, seperti kaitan dengan pangan, dia mendorong sepenuhnya agar swasembada pangan bisa diwujudkan karena Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah penyangga pangan. Mengingat 36 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didukung sektor pertanian.
“Termasuk juga program makan bergizi penganggarannya pun harus disesuaikan, namun kita masih menunggu petunjuk pelaksanaan teknis seperti apa,” tuturnya.
Djoko menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Melalui program Jaga Desa yang telah diluncurkan sejak 2022, program tersebut untuk monitoring dan evaluasi tata kelola keuangan desa.
“Menjelang akhir tahun, kita ada anggaran yang cukup besar yakni Dana Desa (DD) harus segera diselesaikan, juga Alokasi Dana Desa (ADD). Maksimalkan agar penyerapan anggaran dan secara pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” serunya.
Djoko juga mendorong desa-desa untuk memanfaatkan transaksi non-tunai yang sudah dimulai tahun ini. Pada akhir September sudah ada 292 desa yang berhasil menerapkan sistem transaksi non-tunai.
“Kami berharap seluruh desa dapat menerapkannya, sesuai dengan target peraturan bupati yang telah ditetapkan. Dengan transaksi non-tunai akan semakin mempermudah dan mempercepat proses administrasi keuangan di desa,” jelasnya.
Terkait pengembangan ekonomi desa, kata Djoko, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memanfaatkan platform e-katalog yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Ini merupakan peluang besar untuk memperluas pasar produk-produk desa, baik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Terakhir Djoko berpesan, jaga netralitas kades dan camat serta memastikan stabilitas di wilayah masing-masing. Peran kades maupun camat sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, terutama saat suhu politik mulai meningkat.
“Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan harus terus dilakukan agar proses pilkada berjalan dengan aman dan lancar,” pungkasnya.
Kepala Dinpermades Kabupaten Brebes Subagya menyampaikan, bahwa menjelang akhir tahun 2024, pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar anggaran-anggaran yang masuk ke desa bisa diserap dengan baik.
“Entah itu bersumber dari APBN, APBD maupun APBD satu, sehingga uang yang berputar di masyarakat ini bisa dimaksimalkan lagi,” terangnya.(**)
