Medan
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan berhasil meraih penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna, sebagai satuan kerja terbaik II dengan penggunaan CMS Rekening Virtual untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini diberikan pada acara penutupan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2024 Tingkat Satuan Kerja Sumatera Utara yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 5 Juli 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Agung Krisna menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh operator yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam menyusun laporan keuangan dan BMN secara akuntabel.
“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Operator Penyusun Laporan Keuangan dan BMN yang hadir atas kerja keras serta dedikasinya sehingga Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat Wilayah Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2024 ini bisa kita selesaikan,” ujar Agung Krisna.
Agung Krisna juga menekankan pentingnya Laporan Keuangan dan BMN dalam memastikan akuntabilitas pelaporan keuangan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai target, ia mengingatkan pentingnya pelaksanaan Cash Management System (CMS) dalam penyerapan anggaran instansi.
“Salah satu penilaian penyerapan anggaran kita saat ini adalah dari pelaksanaan CMS. Artinya, anggaran kita dimohonkan pembelanjaannya dilakukan secara transfer, tidak ada uang tunai yang digunakan. Ini dipilih agar mudah dideteksi dan minim pelanggaran. Jadi, saya perintahkan untuk segera optimalisasi penggunaan CMS sehingga pemeriksaan BPK nanti bisa tenang,” jelas Agung Krisna.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Medan. Turut hadir dalam acara ini, Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maraulina, serta seluruh Operator Penyusun Laporan Keuangan dan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.(AVID/r)
