TANJUNGPURA | Detiknasiona.com — Status administrasi perkawinan seorang perempuan yang dalam pemberitaan ini disamarkan dengan nama “Ayu” menjadi sorotan. Perempuan kelahiran Tanjungpura tahun 1992 tersebut disebut pernah menjalani beberapa kali perkawinan, namun status perceraian dari perkawinan sebelumnya disebut belum sepenuhnya jelas secara administrasi.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul keterangan bahwa salah satu data keluarga disebut masih mencantumkan Ayu sebagai bagian dari keluarga mantan suaminya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian status perkawinan yang bersangkutan secara hukum dan administrasi kependudukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apakah perkawinan sebelumnya sudah benar-benar berakhir secara hukum, atau masih tercatat aktif? Pertanyaan tersebut dinilai perlu dijawab melalui dokumen resmi pencatatan perkawinan dan perceraian.
Disebut “Istri Pembangkang”
Salah seorang pria berinisial AT, yang mengaku sebagai salah satu suami Ayu dan hingga kini menyatakan belum bercerai secara resmi, memberikan keterangan mengenai persoalan rumah tangga yang pernah mereka jalani.
Menurut AT, selama kehidupan rumah tangga, Ayu beberapa kali dianggap tidak mengikuti nasihat dan kesepakatan dalam rumah tangga. Dari pengalaman tersebut, menurut dia, muncul anggapan di lingkungan tertentu yang menyebut Ayu sebagai “istri pembangkang”.
Namun, sebutan tersebut merupakan penilaian dari pihak yang bersangkutan, bukan kesimpulan redaksi. Ayu juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atas seluruh tuduhan maupun penilaian tersebut.
AT juga mengaku memiliki persoalan serius dalam rumah tangganya. Ia menyebut Ayu pernah melakukan tindakan yang menurutnya merusak kepercayaan dalam hubungan perkawinan.
“Kami sering menghadapi persoalan kepercayaan dalam rumah tangga,” ujar AT, sebagaimana keterangannya kepada redaksi.
Redaksi tidak menjadikan tuduhan tersebut sebagai fakta yang telah terbukti karena persoalan tersebut merupakan klaim sepihak dan belum diperoleh putusan atau bukti hukum yang menguatkannya.
KTP dan Data Keluarga Perlu Diverifikasi
Sorotan lainnya berkaitan dengan data kependudukan. Dokumen yang diperlihatkan kepada redaksi menunjukkan adanya data identitas dengan nama yang sama, tetapi terdapat perbedaan alamat dan wilayah administrasi.
Untuk melindungi privasi, NIK, alamat lengkap dan sejumlah data pribadi tidak dipublikasikan.
Apabila benar terdapat lebih dari satu dokumen identitas yang masih aktif untuk orang yang sama, persoalan tersebut perlu diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Begitu pula dengan status perkawinan. Kepastian mengenai apakah seseorang masih berstatus sebagai istri atau telah resmi bercerai harus merujuk pada dokumen pencatatan perkawinan dan perceraian yang sah.
BPJS atas Nama Ayu Juga Dipertanyakan
Persoalan lain yang ikut disorot adalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Salah satu sumber menyebutkan nama Ayu masih tercantum dalam kepesertaan keluarga yang dikaitkan dengan mantan atau suami sebelumnya.
Sejumlah warga kemudian meminta agar data kepesertaan tersebut diperiksa dan, apabila memang sudah tidak sesuai dengan status keluarga yang sebenarnya, dilakukan pembaruan data sesuai ketentuan.
Namun demikian, masih tercantumnya seseorang dalam KK atau kepesertaan BPJS tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan fasilitas atau kerugian negara. Hal tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi berdasarkan data resmi BPJS, Dukcapil, serta dokumen perkawinan dan perceraian.
Suami Mengaku Belum Bercerai Secara Resmi
AT menyatakan dirinya sampai saat ini belum memperoleh kepastian perceraian secara resmi dengan Ayu.
Kondisi tersebut menjadi penting apabila yang bersangkutan memang telah menjalani perkawinan berikutnya. Sebab, status perkawinan seseorang harus dapat dibuktikan melalui dokumen resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
Karena itu, persoalan ini dinilai lebih tepat diperiksa melalui Dukcapil, instansi pencatat perkawinan, Pengadilan Agama bagi perkara perceraian umat Islam, serta BPJS Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing.
Bukan Sekadar Persoalan Rumah Tangga
Persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut hubungan antara Ayu dan para suaminya. Jika benar terdapat ketidaksesuaian data kependudukan atau status keluarga, persoalan tersebut juga menyangkut kepastian administrasi negara.
Sejumlah warga meminta instansi terkait melakukan verifikasi terhadap status perkawinan, KK, identitas kependudukan dan kepesertaan BPJS atas nama Ayu.
Apabila ditemukan data yang sudah tidak sesuai, pembaruan hendaknya dilakukan melalui mekanisme resmi.
Detiknasiona.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ayu maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Catatan redaksi: Nama “Ayu” digunakan sebagai nama samaran. NIK, alamat lengkap dan data identitas sensitif tidak dipublikasikan. Pernyataan mengenai perselingkuhan, karakter pribadi, maupun sebutan “istri pembangkang” merupakan keterangan atau penilaian pihak tertentu dan belum merupakan fakta yang telah diputuskan secara hukum.(*)
