Nasionaldetik.com,– Profesi wartawan kembali mendapat tamparan dari pejabat publik. Kali ini, kontroversi mencuat dari lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Dalam rapat Komite yang digelar pada Senin (29/09/2025), Kabag SDM rumah sakit tersebut, Bu Dini, melontarkan ucapan yang dinilai melecehkan insan pers.
Di hadapan peserta rapat, ia disebut mengatakan: “Jangan diladenin itu media Bodrex atau media abal-abal.” Statemen yang direkam oleh ingatan para saksi ini sontak menjadi sorotan, mengingat RSUD Dr. Saiful Anwar tengah berada dalam perhatian publik akibat sejumlah pemberitaan kritis belakangan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang narasumber yang hadir dalam forum internal itu membenarkan adanya ucapan tersebut, namun meminta identitasnya dirahasiakan. “Kalimat itu jelas terdengar. Kami kaget karena keluar dari pejabat publik di rumah sakit sebesar ini,” ujarnya.
Ucapan tersebut seketika memantik gelombang reaksi keras. Sejumlah pimpinan redaksi (Pimred) media di Jawa Timur yang pernah menurunkan berita kritis soal RSUD Dr. Saiful Anwar menilai pernyataan itu merendahkan marwah profesi jurnalis.
“Ini bentuk pelecehan terhadap wartawan. Pejabat publik tidak bisa seenaknya melabeli media dengan istilah merendahkan. Profesi kami dilindungi undang-undang,” tegas salah satu Pimred dalam pernyataan bersama.
Lebih jauh, mereka menuding sikap Bu Dini sebagai cermin arogansi birokrasi yang tidak siap menghadapi kontrol sosial dari pers. Para pimpinan media mendesak Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar segera mengambil langkah tegas, bahkan tidak segan menuntut agar Bu Dini dicopot dari jabatannya.
Tak berhenti pada kecaman, mereka juga menyatakan akan menempuh jalur hukum. Ucapan yang dilontarkan Bu Dini dianggap memenuhi unsur penghinaan dan pelecehan profesi. Rencana pelaporan akan dikaitkan dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta pasal penghinaan dalam KUHP.
“Ini bukan perkara sepele. Ini menyangkut harga diri pers secara kolektif. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk yang mengancam demokrasi dan kebebasan pers,” tegas mereka.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius kalangan media di Jawa Timur. Para pimpinan redaksi sepakat menunggu sikap resmi dari Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar. Mereka menegaskan, jika tidak ada tindakan tegas, maka kegaduhan bisa meluas hingga ranah politik dan publik.
“Bola sekarang ada di tangan direktur. Kalau tidak segera ditindak, rumah sakit bisa kehilangan kepercayaan publik dan hubungan dengan pers akan memburuk,” pungkas pernyataan kolektif para Pimred.
(Red/tim)
