Nasionaldetik.com,– 22/08/2025 Aroma busuk dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali tercium di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.
Skandal ini mencuat ke permukaan dengan dugaan keterlibatan sebuah perusahaan, PT Bintang Terang Delapan Sembilan, dan bahkan menyeret nama oknum pejabat kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Investigasi mendalam yang dilakukan tim jurnalis menemukan dugaan praktik ilegal yang terstruktur dan masif.
PT Bintang Terang Delapan Sembilan diduga kuat menjadi aktor utama dalam menampung dan mendistribusikan solar bersubsidi secara tidak sah, merampas hak masyarakat yang membutuhkan.
*Modus Operandi dan Jaringan Tersembunyi*
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa PT Bintang Terang Delapan Sembilan menggunakan modus yang terbilang berani.
Gudang penampungan mereka diduga berada di sebuah rumah pribadi di kawasan Wotu Luwu Timur, Sulsel. yang seharusnya menjadi hunian, bukan tempat penyimpanan bahan bakar berbahaya.
Yang lebih mengkhawatirkan, para pengemudi yang terlibat dalam operasi ini dengan santai menyebutkan nama “petinggi di Polda Sulteng” sebagai beking.
Salah satu pengemudi berinisial Adi secara gamblang mengungkapkan bahwa adik dari seorang petinggi Polda Sulteng, berinisial A, adalah sosok yang mengendalikan bisnis ilegal ini.
Tak hanya menampung, perusahaan ini juga disinyalir melakukan pengiriman solar secara ilegal ke luar wilayah.
Mobil tangki siluman diduga beroperasi, mengirimkan BBM bersubsidi ke Morowali, Morowali Utara, dan Luwuk Banggai,seolah-olah penegakan hukum di wilayah tersebut tak berdaya.
*Korban dan Kerugian Publik*
Praktik kotor ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga secara langsung merugikan rakyat kecil. Dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ini berpotensi menyebabkan kelangkaan dan memaksa masyarakat menengah ke bawah untuk menghadapi kesulitan ekonomi demi memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Saat rakyat berjuang, segelintir oknum dan pengusaha diduga menimbun keuntungan dari hasil kejahatan ini.
*Desakan kepada Penegak Hukum*
Publik kini menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji. Diharapkan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Audit faktur pembelian solar PT Bintang Terang Delapan Sembilan menjadi langkah awal yang krusial untuk membongkar tuntas jaringan gelap ini.
Pihak-pihak yang dikonfirmasi dalam laporan ini memilih bungkam. Pimpinan PT Bintang Terang Delapan Sembilan tidak merespons pertanyaan yang diajukan. Demikian pula dengan inisial A, yang disebut sebagai penanggung jawab, memilih untuk tidak memberikan keterangan.
Sementara itu, Humas Polda Sulteng membantah keras dugaan ini. “Itu tidak benar,” ujar Humas, seraya menambahkan bahwa informasi tersebut akan segera diteruskan ke satuan kerja terkait untuk penyelidikan.
Tantangan Bagi Institusi Penegak Hukum
Kasus ini menjadi ujian berat bagi integritas institusi penegak hukum di Sulawesi Tengah. Publik menanti keberanian aparat untuk mengusut tuntas, tanpa pandang bulu, dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk jika ada oknum di internal mereka.
Akankah kasus ini berakhir di laci tanpa kejelasan, ataukah aparat berani membongkar borok yang sudah menjadi rahasia umum?
Hanya waktu dan tindakan nyata yang bisa menjawab.
Tim Redaksi Pimred Prima
