Nasionaldetik.com, – Kepercayaan publik terhadap keadilan di Indonesia kembali diguncang oleh serangkaian peristiwa yang menggambarkan ironi pahit penegakan hukum. Di saat kasus korupsi tak berujung menjadi sorotan,
Publik dikejutkan dengan berita dari Komisi XI DPR, di mana 47 anggota dewan terancam menjadi tersangka.Peristiwa ini memicu pertanyaan yang menggema, “Negara apa ini?”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
*Hukum Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah*
Kasus ini seakan menjadi cerminan sempurna dari perumpamaan kuno Aesop: “Kita menghukum maling-maling kecil dan menunjuk maling-maling besar untuk bekerja di pemerintahan.”
Realitasnya, praktik korupsi dan kolusi telah merajalela hingga ke level tertinggi.
Tepat di saat sorotan publik tertuju pada para wakil rakyat, berita lain dari Kolaka Timur muncul ke permukaan. Bupati Abdul Azis, yang baru menjabat lima bulan, telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Kasus ini bukan sekadar insiden, melainkan bom waktu yang siap meledak di berbagai daerah, menunjukkan betapa rapuhnya integritas pejabat publik dan sistem pengawasan yang ada.
*Ekonomi Rakyat Tercekik, Stabilitas Terancam*
Di tengah kemewahan dan gaya hidup hedonis para pejabat, rakyat justru harus menanggung beban ekonomi yang semakin berat.
Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas distribusi keuangan ke pemerintah daerah (PEMDA) telah membuat keuangan lokal kolaps.
Alih-alih mencari solusi yang bijak, banyak PEMDA justru mengambil jalan pintas dengan mencekik rakyat melalui kenaikan pajak irasional.
Situasi ini memicu keresahan, menimbulkan pertanyaan fundamental: “Untuk apa kami membayar pajak jika tidak ada jaminan keadilan dan kesejahteraan?”
Ketidakpuasan ini kian memuncak, didorong oleh tumpukan “sampah” Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang tak kunjung dibersihkan. Jika tidak ada langkah strategis dan tegas dari Presiden, bukan tidak mungkin gema demonstrasi rakyat akan menjalar ke banyak daerah.
*Pernyataan Sikap: Tuntutan Keadilan dan Stabilitas*
*Pemerintah tidak bisa lagi hanya memberikan janji.*
Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah krisis yang lebih besar.
Jika KKN dan hukum yang dipermainkan terus berlanjut, stabilitas negara berada di ujung tanduk. Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untuk para maling kecil, tetapi terutama untuk para maling besar yang merenggut masa depan bangsa.
Publisher Tim
