Nasionaldetik.com,- (22 Juli 2025) Akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Banggai Laut dipertanyakan serius. Data resmi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 menunjukkan sisa dana mencapai ratusan miliar rupiah, namun klaim Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba SH, MH, menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Desember 2024 “hanya sekitar Rp30 miliar.”
Kesenjangan mencolok ini memicu desakan publik untuk transparansi penuh.
“Laporan Penyusunan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024” Pemerintah Kabupaten Banggai Laut per Desember 2024 mengungkap sisa anggaran yang fantastis:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sisa Pendapatan Daerah secara keseluruhan: Rp85.396.221.362.
Sisa Belanja Operasi: Rp56.941.497.098.
Sisa Belanja Modal (vital untuk pembangunan): Rp10.921.930.715.
Sisa Belanja Tidak Terduga: Rp144.601.408.
Ironisnya, Belanja Transfer justru minus Rp10.826.532.323, menandakan kelebihan realisasi.
Total sisa anggaran dari berbagai pos ini jauh melampaui angka yang disebutkan Ketua DPRD. Patwan Kuba SH, MH, dalam pernyataannya, hanya mengakui “temuan dari BPK di bulan Desember tahun 2024 hanya sekitar 30 miliar saja.” Disparitas ini menimbulkan pertanyaan krusial:
Mengapa sisa anggaran puluhan hingga ratusan miliar dalam laporan resmi jauh berbeda dengan “temuan BPK” yang hanya Rp30 miliar?
Apakah ada manipulasi data atau perbedaan definisi “sisa anggaran” dan “temuan BPK” yang sengaja dikaburkan?
Sejauh mana lingkup pemeriksaan BPK jika tidak mencakup seluruh sisa anggaran yang dilaporkan Pemkab?
Kesenjangan data ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi serius potensi ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan publik.
Masyarakat Banggai Laut berhak tahu bagaimana setiap rupiah uang rakyat dikelola, dilaporkan, dan diaudit.
Oleh karena itu, publik mendesak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, DPRD, dan terutama BPK untuk segera memberikan klarifikasi yang komprehensif dan transparan.
Penjelasan yang akuntabel sangat mendesak untuk mengikis keraguan dan memastikan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Banggai Laut.
Tim Redaksi
