Tulungagung, Nasioanaldetik.com — Komitmen Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan kembali ditegaskan dalam pelantikan pejabat eselon III yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (16/7/2025). Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung berlangsung tanpa mahar — benar-benar nol rupiah dan bebas dari segala bentuk pungutan liar.
“Saya pastikan tidak ada satu pun pejabat yang dilantik hari ini mengeluarkan uang sepeser pun. Promosi dan mutasi jabatan dilakukan murni berdasarkan kompetensi, kinerja, serta rekam jejak yang bersih,” tegas Bupati Gatut Sunu di hadapan para pejabat yang dilantik dan tamu undangan.
Kebijakan pelantikan tanpa mahar ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memutus mata rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini kerap membayangi birokrasi daerah. Proses seleksi dilakukan secara ketat dan objektif oleh tim Baperjakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin pastikan, setiap posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi, bukan karena kedekatan atau transaksi terselubung,” tambahnya.
Langkah progresif ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Aliansi Jurnalis Tulungagung (AJT). Hamzah Abdilah, dari divisi hukum AJT, menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. “Ini adalah terobosan luar biasa yang harus dijaga konsistensinya. Jika penempatan pejabat murni berdasarkan meritokrasi, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat drastis,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga terus memperkuat sistem pengawasan internal serta membuka ruang partisipasi masyarakat melalui saluran pengaduan yang aktif. Masyarakat didorong untuk melaporkan setiap indikasi praktik menyimpang dalam proses kepegawaian.
Kebijakan “pelantikan tanpa mahar dan nol rupiah” ini dianggap sebagai wujud nyata dari visi Bupati Gatut Sunu dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Harapannya, langkah ini tidak hanya menjadi simbol perubahan, tetapi juga menjadi standar baru dalam birokrasi pemerintahan. (Ev)
